TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengatakan menyebut sejumlah negara siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Di antaranya Uni Emirat Arab, China, Korea, dan beberapa negara Eropa.

“Saya nggak boleh ngomong angka secara pasti ya. Tapi kurang lebih 200 sampai 300 triliun sudah ada yang masuk. Sudah komitmen dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil ketika ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022.

Baca: KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

Di samping itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah masih menunggu perkembangan dari investor lainnya. Hanya saja, dia belum membocorkan investor-investor yang dia maksud.

“Sudah ada tapi saya belum bisa ngomong angka yang belum saya yakini kalau sudah saya teken. Kalau sudah saya tekan, sudah mereka ajukan permohonannya, baru bisa saya masukkan dalam daftar,” ujar dia.

Ihwal minat berinvestasi di IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya juga mengatakan bahwa terjadi peningkatan hingga 40 kali lipat sejak dilakukan jajak pasar atau market sounding pada 18 Agustus dan 22 Oktober 2022.

“Sekarang sudah 1400 hektar lahan yang diminati investor. Kemarin Malaysia, sebelumnya Jepang, Korea. Semua bicara IKN karena ini memang menjadi perbincangan internasional,” ujar Juru Bicara Kementeriann PUPR Endra Atmawidjaja ketika ditemui di Kementerian PUPR, Kamis, 1 Desember 2022.

Endra menyebut permintaan lahan investasi itu umumnya ditujukan untuk perumahan residensial, perkantoran, rumah sakit, sekolah, hingga fasilitas usaha seperti mal atau department store.

Pemerintah membuka area 1B dan 1C agar investor lain bisa terakomodir. Sebab, kata Endra, tidak cukup jika hanya mengandalkan area 1A yang ditujukan untuk pusat pemerintahan. Terlebih dari lahan seluas 6.000 hektar itu hanya 25 persen yang dibangun.

“Jadi ya sekitar 2 ribuan, bahkan kurang, yang mau kita pakai untuk built up area. Sisanya kita biarkan tetap hijau,” kata Endra.

Pihaknya pun berharap penyiapan kavling-kavling tanah di zona 1B dan 1C bisa segera dilakukann pada semester pertama tahun 2023. Endra mengatakan kementeriannya telah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk pengalokasian anggaran.

Baca: Kementerian PUPR Sebut 1.400 Hektar Lahan IKN Diminati Investor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini