TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan akan ikut mengawasi persaingan usaha dalam pengadaan barang dan jasa di proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Ketua KPPU M. Afif Hasbullah berujar akan mendukung program unggulan Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu.
Ia mengaku sedang menyiapkan diri untuk menjadi bagian penyuksesan pembangunan IKN. "Kami akan ikut mengawasi agar jangan sampai kemudian terjadi praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat," tuturnya saat ditemui di Tjikini Lima, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Desember 2022.
Menurut dia, semua pelaku usaha yang terlibat dalam pembangunan IKN harus sudah terdata secara transparan. Ia juga berharap para pelaku usaha itu telah diedukasi mengenai persaingan usaha yang sehat agar patuh terhadap aturan yang ada. Usulan ihwal pengawasan ini pun, kata Afif, telah disampaikan pada Jokowi beberapa waktu yang lalu.
"Kami siap lah untuk backup terkait dengan IKN," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono telah membeberkan progres pembangunan infrastruktur IKN periode 2022-2024. Kini pemerintah sedang membangun prasarana dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah perencanaan 1A di titik nol IKN. Pembangunan infrastruktur itu berupa jalan tol Balikpapan-Banjarmasin menuju ke Jembatan Pulau Balang.
Kemudian, PUPR juga menyiapkan air baku melalui intake Sungai Sepaku dengan menyelesaikan Bendungan Sepaku Semoi—yang juga membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan pusat persemaian atau nurserinya. Selain itu, dibangun juga jalan-jalan di kawasan land development dan beberapa perkantoran akan mulai dibangun bulan ini. Basuki juga menyebukan pelaksanaan lelang pada 2022 untuk pembangunan tersebut di KIPP termasuk di luarnya, di zona 1A.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyebutkan dana yang disiapkan divisinya mencapai Rp 1,08 triliun, di dalamnya termasuk untuk pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang progresnya 78,7 persen. “Mudah-mudahan Desember ini sudah bisa diselesaikan,” kata dia.
Sedangkan dana di Direktorat Jenderal Bina Marga ada 12 kegiatan senilai Rp 8,71 triliun. Di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Sepaku dengan progres 45,7 persen, Jalan Tol IKN progresnya baru 1 persen, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat sebesar 1 persen, Jalan Simpang ITCI sampai Jalan Simpang Riko 66,4 persen, dan Jalan Simpang Riko ke Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek sebesar 58,8 persen, termasuk pengadaan jembatan panel tahap kedua.
Sementara yang dikelola Direktorat Jenderal Cipta Karya ada 5 kegiatan senilai Rp 4,66 triliun. Kegiatannya untuk penyiapan land development KIPP tahap 1 dan 2—membuat kavling-kavling dengan menggunakan pohon-pohon. Selain itu ada juga 12 kegiatan dengan nilai Rp 7,08 triliun yaitu pembangunan instalasi penjernihan air dan pendukung SPAM sepaku. Termasuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu, penataan sumbu kebangsaan tahap I, dan bangunan gedung serta kawasan kantor kementerian koordinator.
RIANI SANUSI PUTRI | KHORY ALFARIZI
Baca Juga: KPPU Gandeng Kejaksaan Agung Tagih Denda Pelanggar Persaingan Usaha
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
