TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 29 November 2022 dimulai dengan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023. Sebanyak 33 gubernur telah menetapkan besaran UMP di daerahnya masing-masing.

Selanjutnya tentang sorotan Energy Watch terhadap rencana pemberian 680 ribu rice cooker gratis oleh pemerintah. Berikut ini sejumlah berita terpopulr, kemarin.

1. Daftar Kenaikan UMP di 33 Provinsi, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, 33 gubernur telah mengumumkan penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2023 untuk masing-masing provinsinya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan UMP telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

Ida pun mengklaim pelaksanaan penetapan UMP 2023 berjalan dengan kondusif. "Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 November 2022.

Ida mengimbau semua pihak menaati dan mengimplementasikan keputusan gubernur perihal upah minimum 2023. Ia juga mendorong semua pihak memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun dengan berjalan dengan baik.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. Energy Watch: 680 Ribu Rice Cooker Gratis Bisa Kurangi Penggunaan LPG, tapi....

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan 680 ribu unit penanak nasi listrik alias rice cooker untuk mendukung pemanfaatan energi bersih. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan program tersebut bisa mengurangi penggunaan gas LPG.

Namun, pengurangannya tidak signifikan. "Jika ada pertanyaan apakah akan mengurangi penggunaan gas LPG? Saya kira betul sekali bisa mengurangi. Hanya, angka pengurangannya tidak akan signifikan. Saya kira penggunaan gas untuk memasak nasi tidak terlalu besar," ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 29 November 2022.

Menurut Mamit, pembagian rice cooker gratis adalah upaya pemerintah untuk melakukan modernisasi alat masak, terutama bagi golongan ke bawah. "Dengan demikian, masyarakat juga bisa menjadi lebih mudah dalam memasak nasi tidak lagi manual," ucap dia.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

3. Kadin Sebut Penetapan Kenaikan UMP 2023 Bisa Sebabkan PHK hingga Relokasi Industri

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2023 yang kemarin telah diumumkan oleh 33 gubernur. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, besaran penetapan UMP di atas perkiraan para pengusaha.

"Yang kita takutkan apa, kalau misalnya kenaikan UMP itu adalah di luar kemampuan dunia usaha," ucapnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Selasa, 29 November 2022.

Menurut dia, akan ada imbas terhadap ekosistem usaha tahun depan setelah penetapan UMP itu. Dampak yang pertama adalah ihwal perekrutan karyawan. Pengusaha yang sebelumnya hendak merekrut karyawan pada 2023 akhirnya terpaksa menunda rencana tersebut. Imbasnya, kesempatan kerja bagi pengangguran bisa berkurang hingga hilang sama sekali.

Di samping itu, kenaikan UMP dianggap bisa mendorong terus terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah industri. Sebab, perusahaan terdesak melakukan penghematan di tengah kondisi ekonomi global yang diprediksi gelap pada 2023.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga: Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe