Kadin Sebut Penetapan Kenaikan UMP 2023 Bisa Sebabkan PHK hingga Relokasi Industri

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi soal penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2023 yang kemarin telah diumumkan oleh 33 gubernur. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, besaran penetapan UMP di atas perkiraan para pengusaha. 

"Yang kita takutkan apa, kalau misalnya kenaikan UMP itu adalah di luar kemampuan dunia usaha," ucapnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Selasa, 29 November 2022. 

Menurut dia, akan ada imbas terhadap ekosistem usaha tahun depan setelah penetapan UMP itu. Dampak yang pertama adalah ihwal perekrutan karyawan. Pengusaha yang sebelumnya hendak merekrut karyawan pada 2023 akhirnya terpaksa menunda rencana tersebut. Imbasnya, kesempatan kerja bagi pengangguran bisa berkurang hingga hilang sama sekali. 

Baca juga: Emoh Ikut Campur soal UMP 2023, Ketua Kadin: Tidak Boleh Cawe-cawe

Di samping itu, kenaikan UMP dianggap bisa mendorong terus terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sejumlah industri. Sebab, perusahaan terdesak melakukan penghematan di tengah kondisi ekonomi global yang diprediksi gelap pada 2023. 

Kadin juga memprediksi akan terjadi banyak relokasi pabrik. Para pengusaha akan memilih kota yang memiliki UMP lebih rendah.

"Katakanlah di Jawa Barat saja jomplang itu antara Bekasi, Tangerang, dan Garut, misalnya itu jauh UMP-nya. Itu sesuatu yang kita khawatirkan dalam hal ini," kata Sarman. 

Dia berharap besaran UMP disesuaikam dengan kemampuan dunia usaha saat ini. Kini, kata dia, banyak industri yang belum pulih dari pelemahan ekonomi saat pandemi Covid-19. Cash flow atau arus kas pengusaha pun belum kembali normal. Sebab, situasi geopolitik Rusia dan Ukraina dianggap masih menyebabkan krisis di sejulah sektor, terutama pangan dan energi. 

Sebelumnya, sepulu asosiasi pengusaha telah mengajukan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung. Aturan itu memuat penetapan kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen. Adapun asosiasi yang tergabung dalam gugatan itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Lalu, Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Baca: Daftar Kenaikan UMP di 33 Provinsi, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

16 jam lalu

Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

Insentif kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi. Namun Walhi menilai hal itu bukan sepenuhnya solusi. Ini penjelasannya.


Kadin Resmikan Indonesia Trading House di Swiss, Pertama di Eropa

2 hari lalu

Kadin Resmikan Indonesia Trading House di Swiss, Pertama di Eropa

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan Indonesia Trading House di Swiss untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa.


Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

4 hari lalu

Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

Surabaya menjadi kota dengan UMK tertinggi 2023 di Jawa Timur. Simak selengkapnya daftar UMK di wilayah Jawa Timur.


Kadin Solo Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di E-Katalog LKPP, Ini Sebabnya

9 hari lalu

Kadin Solo Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di E-Katalog LKPP, Ini Sebabnya

Ketua Kadin Kota Solo terpilih, Ferry Septha Indrianto menyebutkan pihaknya mendorong UMKM dapat masuk ke dalam katalog elektronik atau e-katalog.


Potensi Hilirisasi Industri, Bos Kadin: Memacu Pertumbuhan Ekonomi RI

9 hari lalu

Potensi Hilirisasi Industri, Bos Kadin: Memacu Pertumbuhan Ekonomi RI

Arsjad Rasjid mengatakan salah satu indikator keberhasilan hilirisasi industri di tanah air adalah pelibatan sektor swasta termasuk investor global.


Kadin dan BKPM Gelar Indonesia Pavillion di WEF Davos, Salah Satunya untuk Gaet Investor Global ke IKN

10 hari lalu

Kadin dan BKPM Gelar Indonesia Pavillion di WEF Davos, Salah Satunya untuk Gaet Investor Global ke IKN

Kadin dan BKPM menggaet investor global untuk menyuntikkan modal ke Tanah Air lewat Indonesia Pavilion yang merupakan rangkaian WEF 2023 di Davos.


Suara Buruh dalam Demo 14 Januari: Tolak Rezim Upah Murah, Outsourcing hingga Aturan Baru Pesangon

13 hari lalu

Suara Buruh dalam Demo 14 Januari: Tolak Rezim Upah Murah, Outsourcing hingga Aturan Baru Pesangon

Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat pekerja kemarin turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja. Ini suara mereka.


Demo Buruh Tolak Perpu Cipta Kerja, Tuntut Upah Minimum Gunakan Standar Internasional

14 hari lalu

Demo Buruh Tolak Perpu Cipta Kerja, Tuntut Upah Minimum Gunakan Standar Internasional

Presiden Partai Buruh Said Iqbal kembali mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Gelar Demo di Istana Merdeka Hari Ini

14 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Gelar Demo di Istana Merdeka Hari Ini

Partai Buruh hari ini turun ke jalan. Mereka akan demo menolak Perpu Cipta Kerja yang isinya merugikan buruh.


Kadin Dukung Gelaran BIMP-EAGA Maritime 2023: Tingkatkan Potensi Laut RI

15 hari lalu

Kadin Dukung Gelaran BIMP-EAGA Maritime 2023: Tingkatkan Potensi Laut RI

TEMPO.CO, Jakarta- Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh acara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Maritime 2023. Acara tersebut akan diselenggarakan oleh PT. Pelindo mulai 21-23 Februari 2023 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan.