Terkini Bisnis: Upah Minimum 2023 Naik 10 Persen, CEO Ruangguru Minta Maaf soal PHK Massal
Reporter
Tempo.co
Editor
Francisca Christy Rosana
Sabtu, 19 November 2022 19:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini sepanjang Sabtu, 19 November 2022, dimulai dengan upah minimum 2023 yang naik 10 persen. Menaker Ida Fauziyah mengatakan kenaikan UMP itu mengikuti inflasi.
Berita selanjutnya adalah mengenai CEO Ruangguru, Belva Devara, yang buka suara soal PHK massal di perusahaannya. Ada pula soal pembiayaan transisi energi dengan skema JETP. Berikut ini berita terkini kanal ekonomi dan bisnis.
1. Upah Minimum Naik 10 Persen Berlaku 1 Januari, Menaker: Yang Lama Tak Akomodasi Dampak Inflasi
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemnaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Ia menyebutkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan tak lagi menjadi acuan penghitungan upah minimum karena dinilai belum mengakomodiasi dampak kenaikan inflasi.
"Penetapan upah minimum melalui formula PP Nomor 36 Tahun 2021 belum dapat mengakomodasi dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat karena upah minimum tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang," tuturnya melalui video YouTube yang diunggah pada Sabtu, 19 November 2022.
Dengan aturan upah minimum yang baru, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) akan berlaku pada 1 Januari 2023. Periode penetapan dan pengumuman UMP pun mundur dari yang semula dilaksanakan pada 21 November Tahun 2022 menjadi paling lambat 28 November 2022.
Sedangkan UMK, yang sebelumnya diumumkan paling lambat 26 November 2022, diperpanjang menjadi paling lambat 7 Desember 2022. Perubahan waktu pengumuman UMP dan UMK dilakukan agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk menghitung upah minimum sesuai dengan formula baru.
Baca selengkapnya di sini.
<!--more-->
2. CEO Ruangguru Buka Suara soal PHK Massal: Terlalu Banyak Rekrutmen 2 Tahun Terakhir
Pendiri sekaligus CEO PT Ruang Raya Indonesia atau Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, buka suara soal keputusan perusahaannya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Melalui akun Instagram pribadinya, ia meminta maaf atas kegagalan perusahaan mengantisipasi situasi ekonomi yang berkembang cepat.
"Kemarin kami mengumumkan yang harus kami ambil. Dengan berat hati, Ruangguru harus berpisah dengan ratusan anggota tim terbaiknya melalui pemutusan hubungan kerja," tuturnya, Sabtu, 19 November 2022. Pesan itu juga ditulis bersama dengan Iman Usman, co-founder Ruangguru.
Ia menjelaskan layanan Ruangguru mengalami peningkatan permintaan yang besar pada awal pandemi Covid-19. Situasi itu berujung pada rekrutmen yang terlalu banyak dan terlalu cepat dalam dua tahun terakhir. Ditambah, situasi ekonomi global belakangan ini memburuk secara drastis, juga berada pada titik terendah dalam puluhan tahun terakhir.
Baca selengkapnya di sini.
Baca juga: GoTo PHK Massal, Karyawan Ini Cerita Perusahaan Dulu Jor-joran Rekrut Lulusan Luar Negeri
<!--more-->
3. RI Dapat Pembiayaan Transisi Energi Rp 311 Triliun, Sri Mulyani Cs Siapkan Proyek
Indonesia akan menyusun berbagai proyek transisi energi untuk menindaklanjuti kucuran dana US$ 20 miliar atau Rp 311 triliun dari program Just Energy Transition Patrnership (JETP). Pembiayaan itu berasal dari bantuan koalisi negara maju yang tergabung dalam G7+ dan sebelumnya telah diumumkan dalam KTT G20.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan pemerintah memiliki waktu enam bulan untuk menyiapkan proyek-proyek yang akan ditawarkan kepada pemberi dana. "Per projectnya nanti akan kita lihat," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Nusa Dua, Bali, 16 November lalu.
Skema pendanaan JETP disiapkan dalam 3-5 tahun mendatang. Negara-negara anggota G7+ akan mengucurkan dana dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak.
Pekan depan, Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, PLN, hingga Kementerian Keuangan akan membahas lebih dalam proyek-proyek yang akan disiapkan Indonesia guna mencapai target pembatasan emisi karbon menjadi 290 megaton CO2 pada 2030. Salah satu proyek tersebut adalah mempercepat pensiun dini PLTU batu bara.
"Jadi ini nanti kita lihat berdasarkan yang disampaikan dari PLN, ada yang sudah siap dari aset PLN ada yang kemarin dari ADB kemarin juga diumumkan dari INA keterlibatannya," kata Sri Mulyani.
Baca selengkapnya di sini.
Baca: Di Balik Cerita PHK Karyawan Ruangguru: Uang Pesangon Masuk Duluan Sebelum Dirumahkan