TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengendus dugaan kartel dalam importasi kedelai. Dugaan itu ia ungkapkan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu, 16 November 2022. Ia mempertanyakan apakah betul Bulog tidak membeli langsung kedelai melainkan melalui perusahaan importir raksasa.

"Betul. Ada tiga perusahaan," jawab Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso alias Buwas saat itu di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan.

Sudin pun menegaskan langkah Bulog itu termasuk tindakan kartel. "Ya itu kartel. Kenapa sekarang enggak ada yang ngasih tahu. Seolah-olah tutup mata," ujar Sudin.

Kemudian Sudin mengakui telah mendapatkan informasi bahwa salah satu dari perusahaan tersebut telah mengimpor hampir 2 juta ton kedelai ke Indonesia. Menurut dia, seharusnya Bapanas yang mengambil alih seluruh kewenangan importasi kedelai itu. Ia juga meminta agar Bapanas lebih berani membongkar dugaan-dugaan kartel lainnya dalam importasi pangan, termasuk gandum.

"Jangan tanggung-tanggung. Bongkar aja semuanya ambil ahli dengan Bapanas," kata dia.

Bapanas, menurut Sudin, seharusnya memiliki kewenangan dalam mengatur dan menugaskan Bulog. Khususnya soal jumlah yang diimpor dan sumbernya. Memang tidak gampang mengatur importasi kedelai, kata dia, karena 'permainannya' terlampau tidak baik.

Di sisi lain, Sudin juga mempertanyakan mengapa Bulog tidak menyerap kedelai hasil produksi dalam negeri. Buwas kemudian menjelaskan bahwa Bulog tak membeli kedelai lokal karena tidak memenuhi syarat. Menurut Buwas, kedelai lokal memiliki kadar air dan kualitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan para perajin tempe dan tahu di Indonesia.

Buwas mengungkapkan selama ini Indonesia memang ketergantungan dengan importir kedelai dan harganya saat ini masih melonjak. Sementara perajin tempe dan tahu terus membutuhkan kedelai secara berkelanjutan, sehingga mendesak Bulog untuk mengimpor kedelai dengan harga tinggi itu. Namun ia mengaku sedang berusaha menjajaki beberapa pihak agar bisa melakukan impor sendiri.

Sementara itu, kata Buwas, Bulog kini mengantisipasinya dengan pemberian subsidi selisih harga sebesar Rp 1.000 per kilogram kepada perajin tahu dan tempe. Subsidi itu berasal dari uang pinjaman Bulog melalui Himbara dengan bunga yang rendah.

Baca Juga: Harga Kedelai Masih Tinggi, Perajin Tahu Tempe Kurangi Produksi hingga 50 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini