TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler sepanjang Ahad, 30 Oktober 2022, diwarnai banyak isu. Berita pertama dimulai dengan perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim masalah pembengkakan ongkos sepur kilat itu sudah kelar.

Berita kedua tentang ancaman PHK massal untuk industri garmen. Ancaman ini mengintai karena memanasnya perang Rusia dan Ukraina. Berikut ini pelbagai berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis, kemarin.

1. Luhut: Kereta Cepat Uji Dinamis 16 November, Pembengkakan Biaya Sudah Selesai

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjalani uji dinamis pada 16 November 2022. Proyek sepur kilat ini akan segera rampung dan beroperasi pada pertengahan 2023.

"Nanti tanggal 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic test dan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," katanya di Jakarta pada Jumat lalu, 28 Oktober 2022.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden Cina Xi Jin Ping dijadwalkan menyaksikan langsung uji dinamis kereta cepat. Luhut menuturkan tes dinamis kereta cepat akan dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

Luhut pun memastikan masalah pembengkakan biaya alias cost over run sudah kelar. "Cost over run kita sudah selesaikan. Sebenarnya cost over banyak akibat kerusakan tanah, memang goyang. Ada tiga tunnel saya kira yang terganggu, tapi saya kira sekarang sudah selesai," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

2. Pengusaha Garmen Sebut Gelombang PHK Mengintai Akibat Perang Rusia dan Ukraina

Pengusaga garmen khawatir perang Rusia dan Ukraina akan berdampak terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat (PPPTJB) Yan Mei mengingatkan dampak geopolitik ini mengerikan bila ketegangan kedua negara tersebut berlangsung dalam waktu yang lama.

"Perang Ukraina memberi dampak besar, antaranya kepada kenaikan inflasi di Amerika dan Eropa, kenaikan biaya-biaya logistik, dan anjloknya pesanan garmen," kata Yan Mei di Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2022.

Menyitir data Badan Pusat Statistik (BPS), Yan Mei mengatakan di Jawa Barat terdapat 14 kabupaten dan kota yang sudah memberikan data jumlah pengurangan pegawai dan PHK. Dari total 124 perusahaan yang beroperasi, ada 64.165 pekerja yang sudah menjadi korban pemangkasan pekerja.

Selain itu, ada 18 perusahaan terpaksa ditutup karena tidak mampu lagi bertahan di tengah situasi sulit tersebut. Yan Mei melanjutkan, perusahaan garmen adalah sektor padat karya dengan rata-rata pendidikan tingkat SMP.

Pekerja dengan tingkat pendidikan itu, ucap Yan Mei, adalah kelompok yang paling rentan terhadap ancaman PHK. Yan Mei melanjutkan, untuk keluar dari masalah tersebut, ada pelbagai langkah yang bisa ditempuh.

Baca selengkapnya di sini.

<!--more-->

3. Pemerintah Rampungkan Formulasi UMP 2023, Menaker: Naik Beberapa Persen

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah tengah merampungkan perhitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023. Namun, dia belum menggamblangkan besaran kenaikannya.

"Ya ada beberapa persen," kata Ida di Jakarta Convention Center, Ahad, 30 Oktober 2022.

Ida mengatakan finalisasi formula kenaikan UMP itu tengah digodok oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri. Kemenaker, secara paralel, juga berkoordinasi dengan kalangan buruh dan pengusaha.

"Sekarang dalam proses, saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengar aspirasinya para buruh, sekarang dalam proses finalisasi pandangan dan aspirasi tersebut," ujar ida.

Ida pun memastikan besaran kenaikan UMP masih dalam tahap perembukan lebih lanjut bersama pihak-pihak yang berkaitan. Sebelumnya, buruh mendesak UMP 2023 naik 13 persen. Kenaikan UMP ini memperhitungkan beban biaya yang semakin besar dan lonjakan inflasi.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan perhitungan upah minimum harus memperhatikan perlindungan sosial. Kenaikan UMP 2023, kata dia, semakin dibutuhkan di tengah kondisi tekanan daya beli yang terjadi.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kejagung Telah Panggil BAKTI soal Dugaan Korupsi BTS Kominfo

Kejaksaan Agung tengah menelurusi dugaan kasus korupsi proyek base transceiver station atau BTS yang digarap Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek menara itu pun telah dipanggil, termasuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

"Semuanya sudah, dari pihak yang dipanggil BAKTI ada, rekanan ada, cuma kita masih dalam proses pendalaman," kata sejumlah sumber di Kejaksaan Agung saat dihubungi Tempo, Ahad, 30 Oktober 2022.

Sumber-sumber di Kejaksaan Agung tersebut menceritakan, pemanggilan ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai permasalahan dugaan rasuah secara mendalam dan komprehensif. Namun, sumber belum menggamblangkan siapa saja pihak-pihak yang memenuhi panggilan.

Proses pemanggilan pihak-pihak ini pun, menurut sumber yang sama, dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Sebab sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah mengendus dugaan adanya tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan negara itu sudah cukup lama.

"Itu sebenarnya informasi sudah masuk lama. Sebenarnya kita sudah ambil info banyak lah. Nah nanti itu tinggal tunggu waktu, tunggu aja semua akan indah pada waktunya," ujar sumber di Kejaksaan Agung.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca juga: Ekonom Ungkap Kondisi Dunia Usaha dan Tuntutan Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2023

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.