TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 dan 2021. Dia mengucapkan terima kasih kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, karena sudah menggunakan anggaran dengan tanggung jawab dan transparan.

“Saya berterima kasih sebagai Menteri Keuangan, bendahara negara. Saya tahu bahwa di lapangan tantangan sangat-sangat luar biasa,” ujar dia dalam acara Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.

PC-PEN 2021 angkanya mencapai Rp 695,2 triliun. Duit tersebut digunakan untuk kepentingan kesehatan, bantuan sosial, pemulihan sektoral dan regional, membantu UMKM, dan juga membantu dunia usaha. Klaster-klaster itu, kata Sri Mulyani, memiliki tantangan pengelolaan program yang berbeda-beda.

Selain itu terkadang, dia menambahkan, datanya tidak terkini, termasuk cara eksekusinya menghadapi tantangannya berbeda, karena dihadapkan pada pandemi Covid-19. Bahkan bagaimana pemerintah harus bisa membantu usaha kecil terutama informal pda saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), harus mengidentifikasi pengusaha kecil dan pedagang kaki lima.

“Itu bukan sesuatu yang mudah. Niat baik harus disertai upaya yang baik dari sisi administrasinya. Saya senang di sini ada Pak Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM),” kata dia. “Jadi saya berterimakasih.”

Dengan upaya yang dilakukan pada PC-PEN 2020, kemudian anggarannya naik pada tahun 2021 menjadi Rp 744,8 triliun. Menurut Sri Mulyani, itu juga bisa berjalan dan menjaga masyarakat untuk memulihkan ekonomi Indonesia. “Dan kita berharap pemulihannya makin cepat dan bangkit lebih kuat.”

Namun, Sri Mulyani berujar, semua tahu bahwa saat mendesain anggaran tersebut tidak semuanya terealisir. PC-PEN 2020 dari Rp 695,2 triliun yang terealisir hanya 82,83 persen atau Rp 575,8 triliun, kemudian PC-PEN 2021 yang sekarang sudah ditutup dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta menjadi laporan keuangan dari dari Rp 744,8 triliun itu terealisir Rp 655,1 triliun atau 87,96 persen.

“Ini apa artinya? Bahkan pada saat kita membuat perencanaan penganggaran realisasinya sering juga ada gap,” tutur dia. “Namun itu tidak selalu berarti kita tidak bisa merencanakan karena memang tantangannya sungguh-sungguh luar biasa.”

Selanjutnya: Sri Mulyani sebut Indonesi negara yang relatif baik dalam penanganan Covid-19<!--more-->

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan bahwa semua orang banyak belajar dari pandemi Covid-19. Namun, jika dilihat hasilnya, output dan outcome-nya, Indonesia adalah negara yang dianggap relatif sangat baik dalam penanganan Covid-19.

“Itu luar biasa, dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai seluruh menteri dan pimpinan daerah, Kemeterian dan lembaga luar biasa menangani Covid-19 untuk negara sebesar kita, geografis yang rumit dan Indonesia termasuk yang relatif baik,” ucap Sri Mulyani.

Semua itu, dia berujar, dijalani selama dua tahun terakhir. Sri Mulyani mengatakan semua harus mengakui bahwa dalam menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa—yang presedennya barang kali 100 tahun lalu dalam skala yang masif seperti ini—banyak sekali keuangan negara baik APBN maupun APBD menjadi andalan utama untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di bidang kesehatan, dia berujar, item atau pengeluaran-pengeluarannya sangat beragam. “Jadi saya juga sangat senang bahwa dari instansi-instansi yang memegang peranan penting juga tetap mengedepankan akuntalibitas,” tutur dia. “Karena dalam suasana Covid-19 harus kita akui banyak sekali perubahan di dalam anggaran kita yang harus dilakukan pada tahun anggaran tersebut.”

Ditambah lagi virus yang terus bermutasi, sehingga sering kemudian dampak dan akibatnya bagi masyarakat sangat tidak bisa diprediksi. Bahkan, Sri Mulyani menambahkan, sering harus mengubah anggaran secara cepat karena APBN atau APBD menjadi instrumen yang luar biasa, countercyclical, dan harus melindungi masyarakat.

Perubahan-perubahan itu, kata dia, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, namun tetap akuntabel itu adalah suatu kombinasi yang tidak mudah. Sri Mulyani bisa melihat di hampir semua titik pengambilan keputusan, bahkan sampai mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri prosesnya.

“Sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti, karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah mens rea-nya, niatnya itu tidak baik,” ucap dia. “Sehingga pada saat kita menghadapi situasi yang sangat pelik di mana kita harus mengubah alokasi anggaran mengubah kriteria, aturan paling tidak bisa disaksikan bahwa kita tidak berniat buruk.”

Baca Juga: Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.