Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) menyampaikan sambutan pembukaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat, 15 Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut, para menteri keuangan membahas tujuh agenda utama menyangkut berbagai isu ekonomi global dan keuangan. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.

Sedangkan untuk yang pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. Dia mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu pencapaian yang biasa, karena setelah dua tahun dihadapkan pandemi Covid-19, akhirnya kembali bertemu

“Alhamdulillah hari ini saja kita bertemu di dalam ruangan ini, menandakan pembeda dari dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi. Bertemu tatap muka saja tidak bisa,” ujar dia dalam acara Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.

Sri Mulyani menjelaskan jika melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan tentu berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP. Namun, yang sama penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang diahadapi bangsa. 

Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD. “Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasna yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” kata dia.

Dalam dua tahun terakhir pemerintah memiliki program khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mengatakan semua harus mengakui bahwa dalam menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa—yang presedennya barang kali 100 tahun lalu dalam skala yang masif seperti ini—banyak sekali keuangan negara baik APBN maupun APBD menjadi andalan utama untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di bidang kesehatan, dia berujar, item atau pengeluaran-pengeluarannya sangat beragam. “Jadi saya juga sangat senang bahwa dari instansi-instansi yang memegang peranan penting juga tetap mengedepankan akuntabilitas,” tutur dia. “Karena dalam suasana Covid-19 harus kita akui banyak sekali perubahan di dalam anggaran kita yang harus dilakukan pada tahun anggaran tersebut.”

Ditambah lagi virus yang terus bermutasi, sehingga sering kemudian dampak dan akibatnya bagi masyarakat sangat tidak bisa diprediksi. Bahkan, Sri Mulyani menambahkan, sering harus mengubah anggaran secara cepat karena APBN atau APBD menjadi instrumen yang luar biasa, countercyclical, dan harus melindungi masyarakat. 

Perubahan-perubahan itu, kata dia, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, namun tetap akuntabel itu adalah suatu kombinasi yang tidak mudah. Sri Mulyani bisa melihat di hampir semua titik pengambilan keputusan, bahkan sampai mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri prosesnya.

“Sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti, karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah mens rea-nya, niatnya itu tidak baik,” ucap dia. “Sehingga pada saat kita menghadapi situasi yang sangat pelik di mana kita harus mengubah alokasi anggaran mengubah kriteria, aturan paling tidak bisa disaksikan bahwa kita tidak berniat buruk.”

Selain itu, semuanya juga masih didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena semua paham bahwa pada saat mengambil keputusan sethaun kemudian itu diaudit suasananya berbeda. Hal itu sering menimbulkan pandangan antara auditor dengan auditee. 

Namun, hal itu menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama melihat ancaman kepada bangsa untuk meresponsnya secara bertanggung jawab meskipun dengan tugas dan peran yang berbeda. “Ada yang sebagai eksekutor, ada yang sebagai policy maker, ada yang sebagai pembayar kepada masyarakat entah itu membayar kepada rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun dalam pembayaran untuk bantuan sosial yang luar biasa,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

2 menit lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

1 jam lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

2 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

5 jam lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.


Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

5 jam lalu

Hadapi Krisis 2023, Sri Mulyani: Belanja Ketahanan Pangan Naik Jadi Rp 104,2 T

Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.


Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

6 jam lalu

Sri Mulyani Targetkan Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.463 T: Cermin Kehati-hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus pemulihan ekonomi.


Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

6 jam lalu

Ekonomi Mulai Bangkit, Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Tahun Ini Turun jadi Rp 598 T

Sri Mulyani menyatakan Indonesia dapat menangani pandemi sekaligus mengelola dampak sangat baik dibandingkan banyak negara-negara lain di dunia.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

6 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

7 jam lalu

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.


Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

7 jam lalu

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD 2023 ke 53 Kementerian dan Lembaga

Jokowi telah menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2023 kepada 53 kementerian dan lembaga.