Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) menyampaikan sambutan pembukaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat, 15 Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut, para menteri keuangan membahas tujuh agenda utama menyangkut berbagai isu ekonomi global dan keuangan. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) menyampaikan sambutan pembukaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 di Nusa Dua, Bali, Jumat, 15 Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut, para menteri keuangan membahas tujuh agenda utama menyangkut berbagai isu ekonomi global dan keuangan. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.

Sedangkan untuk yang pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. Dia mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu pencapaian yang biasa, karena setelah dua tahun dihadapkan pandemi Covid-19, akhirnya kembali bertemu

“Alhamdulillah hari ini saja kita bertemu di dalam ruangan ini, menandakan pembeda dari dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi. Bertemu tatap muka saja tidak bisa,” ujar dia dalam acara Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, 22 September 2022.

Sri Mulyani menjelaskan jika melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan tentu berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP. Namun, yang sama penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang diahadapi bangsa. 

Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD. “Saya ingin menyampaikan terimakasih, karena dalam suasna yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” kata dia.

Dalam dua tahun terakhir pemerintah memiliki program khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mengatakan semua harus mengakui bahwa dalam menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa—yang presedennya barang kali 100 tahun lalu dalam skala yang masif seperti ini—banyak sekali keuangan negara baik APBN maupun APBD menjadi andalan utama untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di bidang kesehatan, dia berujar, item atau pengeluaran-pengeluarannya sangat beragam. “Jadi saya juga sangat senang bahwa dari instansi-instansi yang memegang peranan penting juga tetap mengedepankan akuntabilitas,” tutur dia. “Karena dalam suasana Covid-19 harus kita akui banyak sekali perubahan di dalam anggaran kita yang harus dilakukan pada tahun anggaran tersebut.”

Ditambah lagi virus yang terus bermutasi, sehingga sering kemudian dampak dan akibatnya bagi masyarakat sangat tidak bisa diprediksi. Bahkan, Sri Mulyani menambahkan, sering harus mengubah anggaran secara cepat karena APBN atau APBD menjadi instrumen yang luar biasa, countercyclical, dan harus melindungi masyarakat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perubahan-perubahan itu, kata dia, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, namun tetap akuntabel itu adalah suatu kombinasi yang tidak mudah. Sri Mulyani bisa melihat di hampir semua titik pengambilan keputusan, bahkan sampai mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri prosesnya.

“Sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti, karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah mens rea-nya, niatnya itu tidak baik,” ucap dia. “Sehingga pada saat kita menghadapi situasi yang sangat pelik di mana kita harus mengubah alokasi anggaran mengubah kriteria, aturan paling tidak bisa disaksikan bahwa kita tidak berniat buruk.”

Selain itu, semuanya juga masih didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena semua paham bahwa pada saat mengambil keputusan sethaun kemudian itu diaudit suasananya berbeda. Hal itu sering menimbulkan pandangan antara auditor dengan auditee. 

Namun, hal itu menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama melihat ancaman kepada bangsa untuk meresponsnya secara bertanggung jawab meskipun dengan tugas dan peran yang berbeda. “Ada yang sebagai eksekutor, ada yang sebagai policy maker, ada yang sebagai pembayar kepada masyarakat entah itu membayar kepada rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun dalam pembayaran untuk bantuan sosial yang luar biasa,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Ojol Sebut Bansos BBM dari Sri Mulyani Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Beri Penjelasan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

1 jam lalu

Pengunjung yang mengenakan masker pelindung berdoa pada hari kerja pertama Tahun Baru 2023 di kuil Kanda Myojin, yang sering dikunjungi oleh para pemuja yang mencari keberuntungan dan bisnis yang makmur, di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Tokyo, Jepang, 4 Januari , 2023. REUTERS/Issei Kato
Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

Otoritas kesehatan Jepang telah memperingatkan adanya lonjakan infeksi radang tenggorokan yang berpotensi mematikan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

8 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

18 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.