Petani Heran Harga TBS Sawit Masih Rendah Usai Pungutan Ekspor CPO Dihapus

Selasa, 2 Agustus 2022 07:29 WIB

Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan harga tender crude palm oil atau CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) naik menjadi Rp 10.103 per kilogram. Namun, kenaikan itu dianggap masih belum signifikan dan tak membuat harga tandan buah segar atau TBS sawit terdongkrak.

"Beban sudah dikurangi, tapi harga CPO tender KPBN masih segitu-segitu juga," ucapnya kepada Tempo, Senin, 1 Agustus 2022.

Gulat mengatakan saat ini perusahaan seharusnya menikmati kenaikan harga CPO lantaran berhentinya kebijakan flush out (FO) per 31 Juli dan penghapusan pungutan ekspor. Sebelum pemerintah menghapus sementara pungutan ekspor sawit, harga CPO tender di KPBN tercatat Rp 9.000 per kilogram.

Menurut perhitungan Gulat, setelah pungutan ekspor dihapus dan beban FO sebesar US$ 200 tak lagi berlaku, harga CPO semestinya naik Rp 6 ribu per kilogram atau menjadi Rp 15 ribu per kilogram. Dengan demikian, harga TBS petani bisa terangkat menjadi Rp 3.000 per kilogram.

Gulat mengimbuhkan, saat ini tidak ada lagi alasan pabrik membeli TBS sawit di tingkat petani dengan harga murah. Ia mencontohkan acuan harga CPO Roterdam yang besarannya pada Senin, 1 Agustus 2022, US$ 1.100 per ton. Dari perhitungan itu, seharusnya harga TBS petani naik menjadi sekitar Rp 2.500 per kilogram.

Advertising
Advertising

"Entah apa lagi alasan PKS (pabrik kelapa sawit) dan eksportir tetap membeli murah TBS kami," ujar Gulat.

Gulat pun berharap KPBN mematok harga CPO dengan mengacu pada standar Kementerian Perdagangan. Dia tak ingin perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) itu mematok harga sendiri yang berimbas pada jatuhnya harga TBS sawit. "KPBN jangan sok sendiri membuat harga," kata dia.

Sebelumnya, petani mencatat harga TBS sawit tak terlampau mengalami perbaikan, khususnya di tingkat petani swadaya. Kenaikan itu masih di bawah Rp 100 per kilogram.

Gulat menduga ada akal-akalan pengusaha atau pabrik kelapa sawit yang mengatur agar harga TBS sawit tetap rendah. Untuk mengantisipasinya, Apkasindo berinisiatif untuk memonitor sejumlah pabrik kelapa sawit yang tersebar di 146 kabupaten/kota dari 22 provinsi perwakilan asosiasi.

"Kita mau lihat antara fakta dengan alasan-alasan yang selalu ditebar oleh PKS dan eksportir," tuturnya. Berdasarkan hasil monitor itu, Apkasindo menemukan pabrik tetap menjual CPO ke refinary dengan harga murah sesuai dengan tender KPBN.

Lantaran CPO dari pabrik dibeli dengan murah, pengusaha pun melampiaskannya ke harga TBS sawit petani dengan alasan ekspor belum lancar lantaran kewajiban pemenuhan dalam negeri atau DMO. "Tentu ini menjadi keheranan buat kami dan kami petani seperti terkena bola terus," ucapnya.

RIANI SANUSI PUTRI

Baca juga: Sri Mulyani: Rupiah Melemah 4,55 Persen, tapi Lebih Baik dari Malaysia dan Thailand

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

1 hari lalu

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

Ribuan perusahaan kebun sawit ilegal membabat 3,3 juta hektare hutan. Pengenaan denda disebut tak menghitung kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

7 hari lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

13 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

14 hari lalu

GAPKI Sebut Kinerja Ekspor Sawit Turun, Ini Penyebabnya

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mengatakan kinerja ekspor sawit mengalami penurunan. Ini penyebabnya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

15 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

15 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

15 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

15 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

15 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

15 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya