TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi bisnis hingga Rabu siang, 22 Juni 2022 dimulai dengan Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita aset jaminan obligor milik Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono alias duo Harjono di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Kemudian informasi mengenai Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan ada potensi pembengkakan biaya atau cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 2,3 triliun.

Selain itu berita tentang Manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan telah menjalankan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar BUMN terus meningkatkan efisiensi. Sepanjang tahun 2021, perusahaan migas milik negara ini mengklaim telah berhasil menghemat US$ 2,2 miliar atau setara Rp 32,6 triliun (asumsi kurs Rp 14.841per dolar AS).

Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Satgas BLBI Sita Aset Obligor Milik Duo Harjono di Bogor Senilai Rp 2 Triliun

Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita aset jaminan obligor di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada hari ini.

Aset yang disita adalah milik obligor BLBI Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono alias duo Harjono, yakni Klub Golf Bogor Raya dan dua bangunan hotel yang dikelola PT Bogor Raya Development di kawasan Sukaraja, Bogor.

“Kami menyita total 89,1 hektare yang terdiri dari satu lapangan golf dan dua bangunan hotel dengan perkiraan awal aset yang disita sebesar Rp 2 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud Md, yang juga Ketua Pengarah Satgas BLBI, di lokasi penyitaan di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu, 22 Juni 2022.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Bengkak Lagi Rp 2,3 Triliun

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan ada potensi pembengkakan biaya atau cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 2,3 triliun. Hal itu disebabkan oleh pajak dari transaksi antara KCIC dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

"Jadi kemungkinan ada potensi penambahan lagi Rp 2,3 triliun eksposur pajak atas transaksi itu. Di mana nanti akan menimbulkan PPN dan PPh," kata Dwiyana saat ditemui di lokasi tunnel 2 proyek KCJB, Purwakarta, Selasa, 21 Juni 2022.

Dia menuturkan pengadaan lahan di Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tidak bisa dilakukan oleh KCIC sendiri, tapi dilakukan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Hal itu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012. Rekomendasi dari pemerintah waktu itu, kata dia, PSBI sebagai anak perusahaan BUMN bisa melakukan itu dan KCIC yang membiayai.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Dikritik Jokowi, Pertamina Sebut Telah Lakukan Efisiensi dan Hemat Rp 32,6 Triliun

Manajemen PT Pertamina (Persero) menyatakan telah menjalankan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar BUMN terus meningkatkan efisiensi. Sepanjang tahun 2021, perusahaan migas milik negara ini mengklaim telah berhasil menghemat US$ 2,2 miliar atau setara Rp 32,6 triliun (asumsi kurs Rp 14.841per dolar AS).

Pj. Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari menyebutkan triliunan efisiensi tersebut diperoleh dari program penghematan biaya sebesar Rp 20 triliun, penghindaran biaya sebesar Rp 5 triliun dan tambahan pendapatan sekitar Rp 7 triliun.

“Dengan efisiensi, kami bisa bertahan di tengah dinamika global yang unpredictable dan mempersembahkan laba bersih Rp 29,3 triliun di tahun 2021,” ujar Heppy dalam keterangan resmi, Selasa, 21 Juni 2022.

Baca berita selengkapnya di sini.

Baca Juga: Rincian Aset yang Disita Satgas dari Obligor BLBI Bank Asia Pasific