Jokowi Janji ke Pengusaha: Awasi Kebijakan 40 Persen Anggaran Belanja untuk UMKM

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Ali Akhmad Noor Hidayat

Senin, 11 April 2022 16:42 WIB

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan didampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana (ketiga kiri) dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kedua kiri) saat peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di Central Parking Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 25 Maret 2022. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Istana Merdeka, Jakarta.

Salah satu yang dibahas yaitu perintah Jokowi agar 40 persen anggaran belanja BUMN dan kementerian lembaga dipakai untuk membeli produk UMKM.

"Beliau tadi menyampaikan akan mengawasi setiap hari," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2019-2022 Mardani H Maming dalam keterangan usai bertemu Jokowi, Senin, 11 April 2022.

Sebelumnya, perintah ini disampaikan Jokowi dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret 2022. Saat itu, Jokowi mengeluhkan maraknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat hingga daerah.

Potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 1.071,4 triliun. Jokowi meminta sebanyak 40 persen atau Rp 400 triliun digunakan untuk pengadaan produk lokal dengan target Mei 2022. "Tadi pagi saya cek baru Rp 214 triliun," kata dia.

Advertising
Advertising

Dalam pertemuan, Mardani menyebut pengurus HIPMI mendukung kebijakan belanja 40 persen untuk UMKM ini. Apalagi, pengurus-pengurus HIPMI juga banyak yang merupakan pelaku UMKM. "Itu sangat membantu sekali," kata dia.

JokowiHIPMIUMKMPengusaha MudaPengusaha

Berita terkait

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

7 menit lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

33 menit lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

1 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

2 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

2 jam lalu

Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

Maskapai Garuda Indonesia meluncurkan program 'Garuda Indonesia Oleh-Oleh' untuk mempromosikan produk UMKM

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

2 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

2 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

3 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

4 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

5 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi