TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan antar menteri ke-9 Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Kedua negara anggota dewan tersebut siap menyambut kedatangan calon anggota baru yaitu Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua Nugini.

"Anggota yang masuk akan memperkuat organisasi CPOC dan meningkatkan upaya kami untuk mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua delegasi Indonesia, usai pertemuan di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021.

Saat ini, CPOPC baru beranggotakan Indonesia dan Malaysia. Sementara, empat negara tersebut selama ini baru berstatus negara pengamat atau observer countries.

Lalu dalam pertemuan ini, Airlangga dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin menyetujui protokol untuk mengubah piagam (protocol to amend) CPOPC. Nantinya, keempat negara harus meratifikasi protokol ini terlebih dahulu sebelum diizinkan bergabung.

Nantinya, kehadiran keempat negara tersebut akan membuat pendalian produksi minyak kelapa sawit di tubuh dewan kian membesar. Saat ini, Indonesia dan Malaysia sudah mengontrol atau memasok 85 persen produksi minyak kelapa sawit di dunia.

Dengan tambahan empat negara baru ini, Airlangga menyebut dewan ini bisa menguasai 92 persen pasokan minyak kelapa sawit dunia. Lalu, porsi minyak sawit dari keseluruhan vegetable oil atau minyak sayur dunia yaitu 35-40 persen. "Sehingga ini (kehadiran empat anggota) tentu sangat berpengaruh ke vegetable oil market," kata dia.

<!--more-->

Kemudian, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat dewan ini, dari semula dipimpin Direktur Eksekutif menjadi Sekretaris Jenderal. Lalu, dewan juga sepakat membuat roadmap yang jelas untuk menarik negara-negara prioritas menjadi anggota CPOPC.

Upaya ini tetap dilakukan sesuai kriteria yang tercantum dalam Protocol to Amend. Menurut Airlangga, Sekretariat CPOPC harus menyiapkan laporan kemajuan dalam isu keanggotaan ini. “Perluasan keanggotaan harus menjadi salah satu key performance indicators di 2022,” kata dia.

BACA: Sri Mulyani Dorong Hilirisasi Agar RI Mampu Stabilkan Harga CPO, Begini Caranya