TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menyatakan pemerintah harus mendorong upaya penyelamatan anggaran. Upaya ini diharapkan menjadikan anggaran dapat tepat sasaran dan juga mengoptimalkan penerimaan anggaran di tengah ancaman krisis global.
Anwar menyatakan BPK akan memfokuskan pemeriksaan tematis dan isu strategis di 2009, antara lain, meliputi pemeriksaan Program Jamkesmas, Wajar Dikdas 9 tahun, pembangunan jalan dan jembatan serta dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
"Demikian juga dengan pemeriksaan isu strategis meliputi penerimaan negara, pengelolaan hutan, penyelenggaraan pemilu 2009 dan operasional BPD (Bank Pembangunan Daerah)," katanya dalam pidato pembukaan pada Rapat Kerja BPK RI Tahun 2008 di Kantor Pusat BPK, Senin (22/12).
Untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan dalam negeri, BPK perlu melakukan reorganisasi dengen membentuk Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang khusus menangani penerimaan negara. Dengan terbentuknya AKN tersebut diharapkan pemeriksaan terhadap penerimaan negara akan lebih fokus dan cakupannya menjangkau seluruh jenis penerimaan negara.
Dalam kesempatan tersebut Anwar juga mengatakan keprihatinannya karena masih banyak kasus korupsi yang belum selesai diungkap. Padahal, sangat penting aparat pemerintah bisa benar-benar menggunakan anggaran sesuai dengan tujuannya.
"Sangat disayangkan ternyata hasil pemeriksaan kita sangat jarang memuat temuan pemeriksaan yang mengandung tindak pidana korupsi," katanya.
Menurutnya, beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum saat ini merupakan kasus lama, tetapi selama ini tidak terungkap. Hal ini, kata dia, sungguh memprihatinkan. "Pemeriksa di BPK berupaya secara maksimal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dalam rangka menjawab tantangan tersebut," katanya.
Gunanto E S
Anwar menyatakan BPK akan memfokuskan pemeriksaan tematis dan isu strategis di 2009, antara lain, meliputi pemeriksaan Program Jamkesmas, Wajar Dikdas 9 tahun, pembangunan jalan dan jembatan serta dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
"Demikian juga dengan pemeriksaan isu strategis meliputi penerimaan negara, pengelolaan hutan, penyelenggaraan pemilu 2009 dan operasional BPD (Bank Pembangunan Daerah)," katanya dalam pidato pembukaan pada Rapat Kerja BPK RI Tahun 2008 di Kantor Pusat BPK, Senin (22/12).
Untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan dalam negeri, BPK perlu melakukan reorganisasi dengen membentuk Auditorat Keuangan Negara (AKN) yang khusus menangani penerimaan negara. Dengan terbentuknya AKN tersebut diharapkan pemeriksaan terhadap penerimaan negara akan lebih fokus dan cakupannya menjangkau seluruh jenis penerimaan negara.
Dalam kesempatan tersebut Anwar juga mengatakan keprihatinannya karena masih banyak kasus korupsi yang belum selesai diungkap. Padahal, sangat penting aparat pemerintah bisa benar-benar menggunakan anggaran sesuai dengan tujuannya.
"Sangat disayangkan ternyata hasil pemeriksaan kita sangat jarang memuat temuan pemeriksaan yang mengandung tindak pidana korupsi," katanya.
Menurutnya, beberapa kasus korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum saat ini merupakan kasus lama, tetapi selama ini tidak terungkap. Hal ini, kata dia, sungguh memprihatinkan. "Pemeriksa di BPK berupaya secara maksimal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dalam rangka menjawab tantangan tersebut," katanya.
Gunanto E S
