TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia saat ini adalah middle income country. Di mana lebih dari 190 negara di dunia mayoritas berhenti di middle income atau disebut fenomena middle income trap.

"Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20 yang bisa menembus middle income trap itu. Ini adalah tantangan nyata kalau kita percaya sebagai makhluk yang melihat evidence base," kata Sri Mulyani dalam webinar CSIS, Rabu, 4 Agustus 2021.

Dia mengatakan fenomena middle income trap itu, sudah dipelajari dan diketahui apa yang menyebabkan negara berhenti pada level middle income. Pertama, kata dia, adalah kualitas sumber daya manusia.

Dia melihat negara yang mampu untuk menginvestasikan dan mampu meningkatkan kualitas SDM akan identik dengan negara yang terus meningkatkan produktivitas dan inovasi. Menurutnya, itu adalah kunci untuk naik ke high income country.

"Tidak banyak negara yg bisa menyelesaikan tantangan SDM ini, meski pun mereka recognize bahwa SDM itu penting," ujarnya.

Dalam pengembangan SDM, kata dia yang paling penting yaitu pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Dia menuturkan anggaran pendidikan Indonesia sudah meningkat sesuai amanat konstitusi yang sudah diamandemen sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam beberapa tahun terakhir ini anggaran pendidikan ada di Rp 500 triliun.

Namun tidak semua anggaran ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga terbagi ke Kementerian Agama, lembaga-lembaga penelitian, dan sebagian besar didelegasikan ke daerah dalam bentuk biaya operasi sekolah dan gaji guru.

"Kalau pun kita sepakat SDM pendidikan penting, mestinya kita tidak berhenti hanya dengan mengatakan anggarannya besar dan itu pasti dijamin menyelesaikan masalah, ternyata tidak," kata dia.

Maka itu, kata Sri Mulyani, perlu bekerja sebagai suatu bangsa agar komitmen konstitusi 20 persen bisa diterjemahkan dalam bentuk kualitas pendidikan Indonesia yang menghasilkan manusia produktif, inovatif, berkarakter kebangsaan, dan akan menjadi manusia-manusia yang bisa membawa Indonesia adil dan makmur seperti yang dicita-citakan.

Kedua, kata dia, perlu pengembangan di bidang kesehatan. Karena pandemi, Indonesia melakukan realokasi anggaran cukup banyak ke kesehatan. Anggaran kesehatan itu terbagi di berbagai bentuk, seperti BPJS Kesehatan, perkuatan Puskesmas, tenaga kesehatan, dan keseluruhan kemampuan untuk memberikan layanan dasar.

"Ini masih jadi PR yang luar biasa. Reform di bidang pendidikan dan kesehatan adalah dua core utama untuk kita bisa menembus middle income trap," ujar dia. Ketiga, kata dia, dalam pengembangan SDM juga perlu jaminan sosial.

Baca Juga: Pandemi, Sri Mulyani Sebut Masyarakat Digerojoki Informasi Menyesatkan