TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus memberikan keterbukaan informasi mengenai data penanganan pandemi Covid-19.
"Dan pada saat yang sama, masyarakat terus juga digerojoki oleh informasi tandingan dari berbagai sumber yang sering tidak selalu akurat atau bahkan sengaja ingin menyesatkan,” kata dia dalam webinar keterbukaan informasi publik secara virtual, Selasa, 3 Agustus 2021.
Dia menuturkan bahwa upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi saat ini sangat berkaitan dengan upaya percepatan vaksinasi, sebagai salah satu game changer penting untuk percepatan pemulihan ekonomi. Namun, di era teknologi yang semakin maju dengan masyarakat yang beragam, keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri.
“Yang disebut keterbukaan informasi tidak sesimpel hanya memberikan tabel isinya data, tapi ini adalah sebuah dinamika tantangan yang begitu kompleks. Sehingga tidak hanya sekedar memberikan data,
menjelaskan fenomena, menjelaskan bagaimana kita meresponsnya dalam bentuk policy-policy publik," ujarnya.
Berangkat dari dinamika dan tantangan di bidang keterbukaan informasi inilah, kata dia, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat penting. PPID bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait vaksinasi, dan juga menjelaskan latar belakang, konteks, perkembangan situasi, serta rincian dari informasi tersebut, agar benar-benar dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi secara tepat.
Dengan demikian, masyarakat mendapatkan informasi secara komprehensif tentang kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).
