TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis petang, 15 Juli 2021, dimulai dari permintaan Menteri Luhut kepada media agar tak membuat berita yang kontradiktif.

Berikutnya ada berita tentang BPOM yang memberi izin darurat Ivermectin dan karyawan Garuda berharap Jokowi berbeda dengan SBY dalam merespons masalah BUMN tersebut. Lalu ada berita tentang ancaman izin bus yang armadanya mengangkut penumpang tanpa syarat perjalanan dan konglomerat diminta membantu ekonomi masyarakat yang kesulitan akibat PPKM Darurat.

Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

1. Luhut ke Media: Tak Usah Buat Berita Kontradiksi atau Statement Saya Dipotong

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan permintaan khusus kepada wartawan dan media dalam konferensi pers PPKM Darurat pada hari ini, Kamis, 15 Juli 2021. Ia meminta media tidak membuat berita-berita yang kontradiksi dan tidak benar.

"Jadi saya mohon kita ndak usah berpolemik, membuat berita-berita yang kontradiksi, atau statement saya dipotong-potong, kalau boleh saya titip teman-teman media," kata Luhut.

Saat ini, kata dia, semua pihak menyelamatkan nyawa orang. Jika makin banyak media membuat berita-berita yang tidak benar, kata dia, maka orang akan semakin stres dan banyak yang meninggal.

Simak lebih jauh tentang media di sini.

<!--more-->

2. BPOM Beri Izin Darurat Ivermectin, Penggunaan Harus dengan Resep Dokter

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akhirnya secara resmi memberikan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization) kepada Ivermectin sebagai obat yang mendukung penanganan terapi Covid-19.

Pemberian izin ini terdapat dalam Surat Edaran BPOM tentang Pelaksanaan Distribusi Obat dengan Persetujuan Penggunaan Darurat. Dalam salinan surat yang diterima Bisnis dari Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Rabu, 14 Juli 2021 malam, disebutkan bahwa Kepala BPOM telah memberikan keputusan terhadap penggunaan 8 jenis obat pendukung penanganan terapi Covid-19.

Surat itu adalah Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.07.21.281 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020.

Simak lebih jauh tentang ivermectin di sini.

3. Ingin Temui Jokowi, Karyawan Garuda Sebut 1.104 Surat ke SBY Tak Direspons

Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan langsung duduk permasalahan yang membeli perusahaan pelat merah tersebut. Maskapai itu kini terancam berhenti beroperasi karena berada di ambang kebangkrutan.

"Kami berharap bisa ketemu langsung (Jokowi) untuk menyampaikan semuanya," ujar Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Tomy Tampatty pada Tempo, Kamis, 15 Juli 2021.

Para karyawan Garuda Indonesia yang tergabung dalam Serikat Bersama Garuda Bersatu (SEKBER) juga berharap Presiden Jokowi segera merespons surat mereka terkait langkah penyelamatan flag carrier tersebut.

Simak lebih jauh tentang Garuda di sini.

<!--more-->

4. Kemenhub Ancam Cabut Izin Bus Nakal Pengangkut Penumpang Tanpa Syarat Perjalanan

Kementerian Perhubungan akan mencabut izin perusahaan otobus atau PO yang armadanya mengangkut penumpang tanpa syarat perjalanan seperti yang diatur dalam ketentuan PPKM Darurat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan pencabutan izin bus berlaku sementara selama 1-2 bulan.

“Sanksi nanti akan dilakukan oleh kepolisian, bus-bus akan dikandangkan dan izinnya dibekukan 1-2 bulan,” ujar Budi Setiyadi dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual, Rabu, 14 Juli 2021.

Kementerian Perhubungan sebelumnya menemukan dua bus antar-kota antar-provinsi atau AKAP mengangkut penumpang tanpa syarat perjalanan. Syarat itu meliputi kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes swab PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Simak lebih jauh tentang Kemenhub di sini.

5. Jumlah Kekayaan Bertambah Saat Pandemi, Konglomerat Diminta Bantu Warga Miskin

Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti mengajak para konglomerat atau orang kaya di Indonesia untuk membantu ekonomi masyarakat yang kesulitan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat.

"Pemberlakuan PPKM Darurat menuai kontradiksi di tengah masyarakat, situasi yang membuat semakin lebarnya kesenjangan sosial," kata LaNyalla dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis, 15 Juli 2021.

Senator asal Jawa Timur itu mengungkapkan saat ini banyak masyarakat miskin kekurangan makanan. Sedangkan bantuan sosial tunai PPKM Darurat yang mereka harapkan hingga kini belum cair.

Simak lebih jauh tentang konglomerat di sini.