TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Rp 219 triliun sampai dengan Mei 2021.

"Atau 1,32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan komite IV Dewan Perwakilan Daerah, Senin, 21 Mei 2021.

Defisit itu meningkat 22,24 persen dibandingkan Mei 2020 yang sebesar Rp 179,4 triliun atau 1,16 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara tercatat Rp 726,4 triliun. Nilai itu meningkat 9,31 persen dibandingkan dengan Mei 2020.

"Pendapatan Negara tumbuh 9,31 persen, utamanya didorong oleh penerimaan perpajakan, khususnya Penerimaan Cukai dan Bea Keluar," kata dia.

Sedangkan belanja negara sebesar Rp 945,7 triliun. Nilai itu meningkat 12,05 persen dibandingkan dengan Mei 2020 yang sebesar Rp 843,9 triliun.

"Belanja Negara tumbuh 12,05 persen, utamanya didorong oleh belanja barang untuk mendukung pemulihan, seperti biaya perawatan pasien Covid-19, dan BOS dan percepatan belanja modal padat karya, seperti jalan, irigasi dan jaringan," ujarnya.

Adapun SiLPA Mei 2021 sebesar Rp 90 T. Menurutunya, lebih efisien dibanding tahun lalu Mei 2020 yang sebesar Rp 178,5 triliun.

Dia juga menuturkan pembiayaan lebih tinggi atau Rp 309,3 triliun, karena memang pemerintah melakukan pembiayaan front loading dalam mengantisipasi suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat.

"Pemulihan ekonomi kita akan terus bertumpu pada penanganan kesehatan, kemudian melaksanakan PEN dan melakukan reformasi struktural. Tiga hal ini lah yang akan terus kita lakukan secara seimbang. karena ketiganya memiliki peran penting dan tidak tergantikan," kata Sri Mulyani.

BACA: Sri Mulyani Anggarkan Penanganan Covid Tahun Depan Rp 150 T, untuk Apa Saja?

HENDARTYO HANGGI