Didik Rachbini Kritik Anggaran Alutsista Rp 1.700 Triliun: Tak Masuk Akal Sehat

Kamis, 3 Juni 2021 10:59 WIB

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan

Di situ, tertulis untuk akuisisi alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314. Lalu, pembayaran bunga tetap selama 5 renstra US$ 13.390.000.000 dan dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan alpalhankam US$ 32.505.274.686.

Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai US$ 124.995.000.000, telah teralokasi sejumlah US$ 20.747.882.720 pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2024. Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari renbut sejumlah US$ 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada renstra Tahun 2020-2024.

Sebelumnya kritik soal anggaran alutsista juga dilontarkan oleh Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim. Menurut Emil, rakyat saat ini sedang bergumul dengan pandemi Covid-19.

Selain itu, rakyat juga menghadapi krisis ekonomi yang masih merajalela. Sehingga, derita rakyat belum tertanggulangi. "Urgenkah belanja senjata ABRI SEKARANG," kata Emil lewat akun twitter resmi @emilsalim2020 pada Rabu, 2 Juni 2021. "Adakah studi kelayakannya dan rencana utuh di Bappenas?"

Selang sehari, Emil kembali mencuit soal alutsista. Ia menyoroti bahwa pada abad ke-21 ditandai dengan peralihan teknologi persenjataan konvensional ke industri berbasis artificial intelligence.

"Agar RI tidak jadi 'kawasan buangan senjata konvensional yg usang & banyak diobral', kita perlu konsep strategi pertahanan & modern membangun ABRI abad ke21," ujar Emil Salim.

Terkait hal ini, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan enggan mengonfirmasi anggaran sebesar Rp 1,7 kuadriliun tersebut, tapi hanya membenarkan skema pinjaman luar negeri.

"Pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri," ujar juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak lewat keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.

Ia juga memastikan bahwa nilai anggaran pengadaan alutsista tersebut akan dipastikan agar tak membebani APBN. "Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata Dahnil.

BISNIS | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Kritik Rencana Pengadaan Alutsista Rp 1.773 T, Emil Salim: Urgenkah?

Berita terkait

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

38 menit lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

23 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

1 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

2 hari lalu

Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN

Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

2 hari lalu

Pemerintah Berencana Salurkan Makan Siang Gratis 3-5 kali Sepekan, Ekonom: Bisa Bebani APBN

Ekonom menaksir beban anggaran pemberian makan siang gratis beserta susu setara 4-5 persen belanja pemerintah pusat pada APBN 2025

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

4 hari lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

7 hari lalu

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

7 hari lalu

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

7 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya