TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudistira, mengkritik rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengajak pegawai negeri sipil atau PNS di tujuh kementerian dan lembaga di bawahnya bekerja dari Bali alias work from Bali. Bhima menilai kebijakan itu tidak sesuai dengan kondisi APBN 2021.

“Ini bukan kebijakan yang pas. Pemerintah masih kesulitan untuk mengatur defisit APBN yang lebar, sehingga perjalanan dinas selayaknya dipangkas,” ujar Bhima dalam pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 21 Mei 2021.

Bhima mengatakan dalam struktur belanja perjalanan dinas terdapat alokasi uang saku untuk ASN. Pada kuartal I tahun 2021, realisasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan atau rapat tercatat sebesar Rp 3,1 triliun atau turun 35,6 persen secara year on year.

Dilihat dari dampaknya, Bhima meragukan penyerapan anggaran perjalanan dinas ASN ini bisa sampai ke masyarakat. Ia menduga uang itu hanya berputar ke lingkaran pemerintah. Apalagi, kata dia, pemerintah umumnya menggunakan akomodasi hotel bintang tiga ke atas sehingga penyerapan ke sektor usaha kecil, termasuk UMKM, minim.

“Sulit mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut,”

Bhima mengimbuhkan, program work from Bali yang digelar kementerian dan lembaga pun diduga tidak optimal membangkitkan sektor pariwisata. Untuk memulihkan pariwisata Pulau Dewata, ia menyarankan alokasi anggaran perjalanan dinas yang masih tersisa diberikan secara langsung dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau stimulus ke pengusaha yang terdampak.

<!--more-->

Di sisi lain, Bhima menilai kebijakan Luhut tak sejalan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyatakan ihwal transformasi pekerjaan yang dilakukan secara digital.

“Kenapa pemerintah malah kembali ke cara-cara bekerja secara konvensional? Bukannya pemerintah juga bisa terapkan rapat lewat platform digital? Ini tidak konsisten,” kata Bhima.

Tujuh kementerian serta lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebelumnya menyatakan akan ikut melaksanakan program work from Bali. Program ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi untuk peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali yang dipimpin oleh Luhut.

“Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip good corporate governance dan akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves,” ujar Luhut.

Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua akan menyediakan akomodasi dan fasilitas yang dibutuhkan kementerian dan lembaga. Pengelola hotel telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan pariwisata setempat.

Luhut berharap program work from Bali dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Pulau Dewata. Secara paralel, Luhut memastikan pemerintah mempercepat vaksinasi di kawasan wisata tersebut.

Baca: Luhut Lapor Jokowi, Minta BPKP Audit Kementerian Soal Penggunaan Produk Lokal