TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak bagi kegiatan ekonomi secara global. Sepanjang tahun lalu, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju bahkan mengalami kemerosotan mendalam dan tak sedikit di antaranya yang jatuh ke jurang resesi.

“Pandemi dalam skala dunia melumpuhkan negara-negara, bahkan negara paling kuat, paling maju, paling kaya mereka sekarang terperosok dalam kondisi ekonomi tidak baik,” ujar Sri Mulyani dalam acara temu stakeholders untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, Kamis, 25 Maret 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut APBN Kerja Ekstra Keras Selama Pandemi Covid-19

Pelemahan ekonomi terdalam terjadi pada kuartal II 2020. Italia, misalnya, mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -12,8 persen. Filipina pun mencatatkan rekor kontraksi yang cukup dalam mencapai -16,5 persen.

Sementara itu Indonesia, kata Sri Mulyani, juga mengalami pelemahan ekonomi, namun terhitung tak terlampau dalam ketimbang negara-negara anggota G20 lainnya. Sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun -2,07 persen.

Sri Mulyani melanjutkan pandemi memang memberikan efek kejut atau syok yang luar biasa di bidang kesehatan. Dampak wabah dari sisi kesehatan meluas hingga memberikan efek berlapis pada bidang sosial dan ekonomi. Untuk menekan dampak pandemi Covid-19, ia mengatakan pemerintah telah merumuskan pelbagai instrumen kebijakan, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Pada awal pandemi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan ruang fleksibilitas bagi APBN. Pemerintah juga membuka ruang defisit APBN hingga 6 persen guna menopang kebutuhan yang membengkak untuk penanganan wabah.

“Belanja dinaikkan untuk menangani bidang sosial dan mendukung ekonomi. Bahkan APBN 2020 dilakukan revisi sampai dua kali. Belanja kami fokuskan penangan kesehatan, melindungi masyarakat secara sosial, dan membantu dunia usaha,” tutur dia.

Dukungan instrumen fiskal untuk penanganan pandemi, tutur Sri Mulyani, masih terus dilanjutkan pada 2021. Hal tersebut tampak dari naiknya anggaran APBN untuk bidang kesehatan dari semula Rp 113 triliun menjadi hampir Rp 300 triliun atau melonjak dua kali lipat.

Anggaran kesehatan ini termasuk digelontorkan untuk kebutuhan vaksinasi selama 2021. Pemerintah menyasar sebanyak 182 juta penduduk memperoleh vaksin Covid-19 sampai akhir tahun nanti.

Sementara itu dari sisi moneter, Sri Mulyani mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menyusun kebijakan untuk mendukung dunia usaha, khususnya UMKM. Sejumlah peraturan yang diterbitkan lembaga keuangan telah memberikan kemudahan dan relaksasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan kredit di perbankan.

Di sisi lain, kebijakan lembaga juga menjamin keamanan bagi perbankan agar tetap bisa menjaga kinerjanya di tengah besarnya risiko keuangan yang dihadapi di tengah krisis. Sri Mulyani mengimbuhkan, dukungan juga ditunjukkan bagi kinerja investasi melalui penerbitan Undang-undang Cipta Kerja.

“Ini adalah bagian yang saling melengkapi. Instrumen APBN dengan moneter, OJK, reformasi struktural dilakukan agar Indonesia tidak hanya pulih, tapi bisa tumbuh kuat dan lebih baik,” kata Sri Mulyani.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA