Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Rachmat Gobel: 60 Persen Elektronik Impor

Sabtu, 6 Maret 2021 13:51 WIB

Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, yang kini menjabat wakil Ketua DPR periode 2019-2024 memiliki harta sebanyak Rp 418.984.645.538. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rachmat Gobel mengingatkan bahwa produk impor saat ini masih mendominasi sejumlah lini bisnis di Tanah Air. Pernyataan ini disampaikan merespons kampanye benci produk asing yang digaungkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Sebanyak 60 persen barang elektronika masih merupakan barang impor," kata Gobel yang merupakan eks Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia ini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 6 Maret 2021.

Bahkan, kata dia, 70 persen barang elektronika merupakan barang ilegal. “Banyak merek tak dikenal, bahkan kita tak tahu di mana pabriknya tapi ada di pasar Indonesia,” ujar Rachmat Gobel.

Kampanye dari Jokowi ini sebelumnya disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 4 Maret 2021. Menurut dia, ajakan untuk mencintai produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, sembari membenci produk asing.

Gobel tak hanya menyinggung soal barang elektronika ilegal, tapi juga masih ditemukan produk-produk impor dengan buku manual berbahasa asing. Bagi dia, Ini merupakan contoh sederhana tentang tak terkontrolnya produk yang beredar di Indonesia. “Semua produk harus menggunakan manual atau petunjuk berbahasa Indonesia,” katanya.

Advertising
Advertising

Lebih jauh, Gobel menyatakan sebenarnya mendukung pernyataan Jokowi, tapi menyebut seruan semacam itu harus dimulai dari pemerintah sendiri. Ia menyinggung masih banyaknya proyek pemerintah yang menggunakan produk luar negeri.

Untuk itu, Rachmat Gobel meminta pemerintah mewujudkan keberpihakan pada produk dalam negeri melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga inilah yang menyusun e-katalog, yang berisi daftar barang untuk pengadaan di pemerintahan.

Baca: Profil Tol Padang - Pekanbaru: Pernah Didatangi Jokowi, Kini Dikabarkan Mandek

Berita terkait

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

12 menit lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

1 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

10 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

11 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Askolani Paparkan Peran Bea Cukai bagi Perekonomian di Tengah Kisruh Barang Impor

12 jam lalu

Askolani Paparkan Peran Bea Cukai bagi Perekonomian di Tengah Kisruh Barang Impor

Askolani memaparkan bagaimana capaian pengawasan dan penindakan dilakukan oleh lembaganya selama ini.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

12 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

12 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Profil dan Kekayaan Pejabat Bea Cukai yang Sedang Disorot Imbas Penindakan Barang Impor

13 jam lalu

Profil dan Kekayaan Pejabat Bea Cukai yang Sedang Disorot Imbas Penindakan Barang Impor

Askolani dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Maret 2021.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya