TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh wajib pajak, kuasa wajib pajak dan konsultan pajak, untuk menjalankan perpajakan sesuai ketentuan dan terlibat aktif dalam pengawasan pegawainya. Dia meminta wajib pajak melaporkan ke sejumlah platform yang disediakan jika melihat ada pelanggaran seperti suap, misalnya, oleh pegawai Ditjen Pajak maupun oleh pegawai Kemenkeu lainnya.

"Berbagai pengaduan akan kami lindungi sehingga kami juga janji untuk melakukan langkah-langkah dalam meneliti dan tindakan-tindakan korektif apabila memang terdapat bukti," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu, 3 Maret 2021.

Dia mengatakan Ditjen Pajak telah membuka ruang pelaporan seluas-luasnya bagi masyarakat, misalnya melalui Whistleblowing System(Wise) Kemenkeu yang beralamatkan di wise.kemenkeu.go.id. Selain itu bisa dengan mengirimkan surat elektronik ke pengaduan@pajak.go.id, atau menghubungi nomor telepon 1500200.

"Saluran-saluran yang telah saya sebutkan, adalah bukti bagi kami di Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut menjaga institusi Pajak dan Kemenkeu dari ancaman dan godaan korupsi," ujar Sri Mulyani.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kabar Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menetapkan seorang petinggi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi tersangka kasus suap. Penetapan tersangka dilakukan dalam kasus suap terkait pembayaran pajak sejumlah perusahaan dengan nilai suap puluhan miliar rupiah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan pihaknya tengah melakukan penyidikan dalam kasus suap pajak ini. Namun, dia belum menyebutkan siapa tersangka dalam kasus tersebut. "Kami sedang penyidikan betul, tapi tersangkanya nanti dalam proses penyidikan itu kan mencari alat bukti untuk menetapkan tersangka, ini yang sedang kami lakukan," kata Alex di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

Alex menjelaskan modus kasus korupsi ini adalah para wajib pajak memberikan uang kepada pejabat agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah. Ia tak menyebutkan siapa wajib pajak yang diduga melakukan penyiapan tersebut.

<!--more-->

"Seperti penanganan pajak sebelumnya, pemeriksaan pajak gimana caranya supaya itu rendah, prinsipnya begitu. Selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya kan gitu," kata dia.

Alex menuturkan nilai suap dalam kasus ini diperkirakan cukup besar, yakni mencapai miliaran Rupiah. "Nilai suapnya besar juga, puluhan miliar," kata dia.

Menurut sumber yang mengetahui penyidikan kasus ini, selain pejabat tersebut KPK juga telah menetapkan konsultan pajak menjadi tersangka. Ada sejumlah perusahaan yang diduga pajaknya diurus dalam perkara ini.

Perusahaan tersebut ada yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, perbankan, rokok, hingga produsen cat. Adapun nilai suap yang diberikan variatif, mulai dari ratusan juta rupiah hingga Rp 30 miliar.

Jika dugaan suap pegawai pajak tersebut terbukti, kata Sri Mulyani, hal tersebut merupakan pengkhianatan. "Dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai, baik di Direktorat Jenderal Pajak, maupun seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang telah terus dan akan berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan profesionalitas," katanya.

Hal itu, menurut Sri Mulyani, sebagai bentuk pengkhianatan karena sebelumnya seluruh jajaran Ditjen Pajak dan Kemenkeu tengah berfokus mengoptimalkan penerimaan negara. Penerimaan pajak selama ini telah menjadi tulang punggung penerimaan negara.

HENDARTYO HANGGI | ROSSENO AJI

Baca: Kasus Dugaan Suap Pajak, Indef: Bukti Remunerasi Tinggi Tak Selesaikan Masalah