Defisit APBN 5,7 Persen di 2021, Kemenkeu: Perlu Pembiayaan Utang Cukup Tinggi

Selasa, 26 Januari 2021 16:01 WIB

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman membeberkan alasan pemerintah harus mencari utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Pada tahun ini, defisit APBN ditetapkan mencapai 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp 1.006,4 triliun.

"Untuk 2021, defisit anggaran APBN ditetapkan 5,7 persen dari PDB. Sehingga diperlukan pembiayaan utang cukup tinggi," ujar Luky dalam siaran langsung, Senin, 25 Januari 2021.

Luky mengatakan pemenuhan pembiayaan APBN melalui utang di 2021 akan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, terutama dari pasar dan dukungan Bank Indonesia. "Dengan tetap mempertimbangkan kondisi kas, proyeksi penerimaan dan kebutuhan belanja pemerintah, biaya dan risiko utang, serta sentimen dan kondisi pasar keuangan baik global maupun domestik."

Pembiayaan APBN melalui utang, ujar Luky, salah satunya dilakukan dengan penerbitan SBN ritel, baik konvensional maupun syariah, misalnya ORI, SBR, Sukuk Tabungan, dan Sukuk Ritel. Pada 2021, pemerintah berencana menawarkan enam seri SBN ritel yang dijual online.

"Seri pertamanya dilakukan hari ini dengan penerbitan ORI019," kata Luky. Ia mengatakan penerbitan SBN ritel secara reguler dilakukan sebagai upaya memenuhi target APBN tahun berjalan, juga memberikan alternatif instrumen investasi yang aman bagi masyarakat.

Advertising
Advertising

Ia mengatakan salah satu program yang akan didukung dari dana penerbitan ORI019 antara lain adalah upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, salah satunya program vaksinasi yang sedang dicanangkan pemerintah. Pasalnya, ia meyakini vaksinasi akan menjadi game changer untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

<!--more-->

"Dukungan program kesehatan termasuk pengadaan vaksin sudah jadi komitmen bersama dan pendanaannya tertuang dalam APBN 2021. Untuk itu saya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penerbitan ORI019 sebagai salah satu upaya bersama untuk pulihkan negeri," ujar dia.

Pemerintah mulai menawarkan ORI019 pada hari Senin, 25 Januari 2021 hingga 18 Februari 2021. Tingkat kupon yang ditawarkan adalah 5,57 persen. Adapun pembelian bisa dilakukan di 26 kanal online mitra distribusi.

Sebelumnya, pendiri diskartes.com Andika Diskartes berbagi tips berinvestasi Obligasi Negara Ritel atau ORI untuk dana pensiun. Menurutnya, meski jangka waktunya hanya tiga tahun, investasi ORI cocok untuk tujuan pendidikan dan pensiun.

"Kalau ORI ini, karena dia sangat membantu cash flow bulanan, misal pensiun 10 tahun lagi, kita setiap bulan dapat cash flow masuk. Cash flow masuk di rekening, bisa kita investasikan ke reksadana, dan lakukan sampai jatuh tempo," kata Andika dalam diskusi, Sabtu, 4 Juli 2020.

Dia berharap investor yang membeli surat utang negara ORI itu bertahan sampai jatuh tempo. Namun syaratnya, kata dia, investor harus memiliki dana darurat.

Baca: Utang Pemerintah Rp 6.074 T, Ekonom: Masih Cukup Aman

Berita terkait

Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

2 jam lalu

Jokowi dan Bos Microsoft Bahas Investasi Besar di Bidang Kecerdasan Buatan

Budi Arie yang mendampingi Jokowi saat bertemu Nadella mengatakan Microsoft akan berinvestasi secara signifikan dalam empat tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

19 jam lalu

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

20 jam lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

1 hari lalu

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi senilai Rp 401,5 triliun pada triwulan I 2024.

Baca Selengkapnya

Sinar Mas Land Melalui Digital Hub Gelar DNA VC Startup Connect

1 hari lalu

Sinar Mas Land Melalui Digital Hub Gelar DNA VC Startup Connect

Sinar Mas Land melalui Digital Hub berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan ekosistem startup digital potensial di Indonesia melalui gerakan Digital Hub Next Action (DNA).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

1 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

2 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

3 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

3 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

3 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya