TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagai instrumen penting dalam menghadapi pandemi Covid-19, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN harus dijaga agar tetap suistainable, sehat dan kredibel.

"Untuk itu defisit harus diturunkan secara bertahap, namun pertumbuhan ekonom harus tetap terjaga dan bahkan diakselerasi," kata kata Sri Mulyani dalam Penyerahan DIPA KL dan TKDD 2021 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana yang disiarkan secara virtual Rabu, 25 November 2020.

Dia mengatakan defisit APBN 2021 sebesar 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto atau Rp 1.006,4 triliun. Defisit itu ini lebih rendah dari APBN 2020 6,3 persen terhadap PDB.

Hal ini, kata dia, menggambarkan arah konsolidasi fiskal secara terukur dan bertahap walau tetap ekspansif. Dia mengingatkan disiplin fiskal dan efektifitas APBN sangat penting untuk mengembalikan kesehatan APBN.

"Dan hanya dapat diwujudkan dengan komitmen dan tanggung jawab seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mendorong dan memulihkan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

<!--more-->

Dalam upaya pemulihan ekonomi, kata dia, juga diperlukan dukungan kebijakan moneter, kebijakan dan regulasi sektor keuangan, kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, dan keijakan Pemda.

Implementasi UU Cipta Kerja dan reformasi ekosistem logistik nasional, kata dia, diharapkan dapat mendorong investasi, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Baca: Sri Mulyani: Risiko Ketidakpastian Masih Tinggi di 2021

HENDARTYO HANGGI