TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah perusahaan eksportir benur lobster terus bertambah semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerbitkan aturan yang memperbolehkan praktik tersebut beberapa waktu lalu. Saat ini, jumlahnya telah mencapai 30 perusahaan.

Dinukil dari Majalah Tempo Edisi Senin, 6 Juli 2020, mereka terdiri dari atas 25 perseroan terbatas (PT), 3 persekutuan komanditer (CV), dan 2 usaha dagang (UD). Berdasarkan penelusuran Tempo, sejumlah kader partai menjadi aktor di belakang perusahaan-perusahaan eksportir benur lobster tersebut. Di PT Royal Samudera Nusantara, misalnya, tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama.

Bahtiar tak lain adalah Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra. Dalam partai asal Menteri Edhy Prabowo ini, Bahtiar juga menjadi Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap.

Seorang pria yang bernama Ariyanto membenarkan informasi bahwa Bahtiar salah satu pemilik Royal Samudera. Bahtiar, kata dia, hanya salah satu pemodal. Pendiri dan pemilik lain adalah anggota direksi. “Termasuk saya, punya saham juga,” ujarnya. Nama Ariyanto tidak tercatat dalam akta perusahaan.

Menurut Ariyanto, Royal mengajukan diri sebagai eksportir seperti perusahaan lain, tidak ada karpet merah kendati salah satu pemiliknya terafiliasi dengan partai yang sama dengan Edhy. “Bahtiar itu siapa di Gerindra? Dia bukan petinggi,” ucapnya.

Tiga eksportir lain juga terafiliasi dengan Gerindra. PT Bima Sakti Mutiara, misalnya, hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris Bima Sakti adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, putri Hashim, duduk sebagai direktur utama.

Saraswati mengakui Arsari Group baru kali ini menekuni usaha lobster, setelah selama 34 tahun berbisnis mutiara. Ingin berfokus menggarap sektor budi daya lobster, kata dia, perusahaan mengajukan permohonan izin sebagai eksportir pada Mei lalu.

Dia tak ambil pusing soal anggapan konflik kepentingan dalam penetapan Bima Sakti sebagai eksportir. “Tuhan tahu mana yang bener. Kalau dapat izin terus berkarya membawa nama Indonesia, what is the problem?”

Setelah Bima Sakti, ada PT Agro Industri Nasional (Agrinas). Saham perusahaan ini dikantongi oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Namun direksi dan komisarisnya didominasi kader Gerindra.

<!--more-->

Rauf Purnama, anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019 dan calon legislator Gerinda pada Pemilihan Umum 2019, menjabat Direktur Utama Agrinas. Dirgayuza Setiawan, pengurus Tunas Indonesia Raya, menjadi direktur operasi. Simon Aloysius Mantiri, anggota Dewan Pembina Gerindra, menjadi direktur keuangan.

Di jajaran komisaris Agrinas terdapat nama Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra yang kini duduk di kursi Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Masih di barisan komisaris, bercokol Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Sudaryono. Di puncak, Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan, menjabat komisaris utama. “Saya ex officio dari Kementerian Pertahanan,” ujar Trenggono saat dihubungi pada Kamis, 2 Juli lalu.

Surat elektronik atas nama corporate communication tersebut menjelaskan, kader Gerindra di Agrinas punya rekam jejak profesional dengan usaha ketahanan pangan, air, dan energi. Adapun ihwal izin ekspor benih lobster, perseroan mengklaim telah mengikuti tahap dan prosedur yang ketat dan baku.

Nama-nama dari lingkaran Gerindra kian lengkap dengan ditetapkannya PT Maradeka Karya Semesta sebagai salah satu eksportir. Pemiliknya Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Di Maradeka, Iwan berkongsi dengan Eka Sastra, legislator Partai Golkar pada periode 2014-2019. “Eka itu adik sepupu saya,” kata Iwan, Sabtu, 4 Juli.

Menurut Iwan, ekspor benih lobster merupakan bisnis baru Maradeka. “Kami sudah lama berbisnis ekspor-impor, tapi ini obyek baru. Kenapa tidak?” ucapnya. Seperti yang lain, Iwan menegaskan izin itu tak berkaitan dengan statusnya sebagai politikus Gerindra.

Di samping sejumlah perusahaan eksportir bayi lobster yang terafiliasi dengan kader Gerindra, ada pula pemegang izin ekspor benur lain bertalian dengan politikus asal Nusa Tenggara Barat, salah satu provinsi sentra benih lobster. Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Lalu Suryade, yang kini bersiap maju dalam pemilihan Bupati Lombok Tengah, adalah pemilik PT Alam Laut Agung.

Fahri Hamzah, bekas politikus PKS yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, tercatat membandari modal PT Nusa Tenggara Budidaya yang bermarkas di Gedung Cyber, Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Di perusahaan yang baru didirikan April lalu ini, Fahri berkongsi dengan pengusaha Aziz Mochdar. “Hampir 20 tahun saya di pemerintahan (DPR) enggak boleh berbisnis. Sekarang saya berbisnis dan memilih kampung halaman, dong,” kata Fahri ketika dihubungi pada Sabtu, 4 Juli lalu.

Menteri Edhy Prabowo menjamin penetapan eksportir benih lobster, termasuk yang berkaitan dengan politikus, telah melalui prosedur yang baku, tanpa keistimewaan. “Semua proses kan ada panitianya. Saya minta siapa saja wajib dilayani,” ujarnya lewat sambungan telepon pada Jumat malam, 3 Juli lalu. “Semua yang diberi izin itu yang sudah menyiapkan budi dayanya.”

Baca artikel selengkapnya di Majalah Tempo edisi Senin, 6 Juli 2020.

CAESAR AKBAR | MBM TEMPO