TEMPO.CO, Jakarta -Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggratiskan tarif listrik golongan 450 Volt Ampere dan memberi diskon 50 persen untuk 900 VA salah sasaran.

YLKI menilai seharusnya Jokowi memprioritaskan konsumen yang tinggal di perkotaan, sebab mereka adalah kelompok yang paling terdampak oleh pandemik Corona alias COVID-19.

"Sebab faktanya merekalah yang terdampak langsung, karena tidak bisa bekerja, atau aktivitas ekonominya berhenti Karena mayoritas bekerja dari rumah," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi lewat keterangan tertulis, Selasa, 31 Maret 2020.

Menurut Tulus, yang sangat membutuhkan kompensasi dan dispensasi adalah kelompok konsumen perkotaan. Selain itu, kata dia, seharusnya diskon tarif listrik juga diberikan kepada konsumen golongan 1.300 VA. Ia menilai konsumen golongan ini juga paling terdampak oleh wabah virus Corona.

"Apalagi banyak masyarakat perkotaan yang di PHK atau potong gaji, karena perusahaannya bangkrut," kata dia.

Ia mengatakan masyarakat pedesaan masih bisa bekerja seperti biasa, karena tidak terdampak secara langsung atas wabah Covid-19. Terlebih, untuk wilayah yang tidak masuk dalam zona merah Corona.

"Sebaliknya, yang tinggal diperkotaan, aktivitas ekonominya nyaris lumpuh, dikarenakan stop bekerja," kata dia.

Karena itu, Tulus menilai penggratisan listrik yang berlaku secara nasional kurang tepat sasaran dan kelompok 1300 VA dilanggar haknya.

Idealnya, kata dia, kelompok 450 VA tidak gratis total, namun cukup diskon 50 persen. Sehingga sisanya 50 persen lagi bisa untuk memberi diskon golongan 1300 VA, khususnya yang tinggal diperkotaan.

"Oleh karena itu, YLKI meminta pemerintah untuk merevisi kebijakan tarif listrik tersebut," kata dia.