TEMPO.CO, Jakarta -Corporate Secretary PLN Energi Primer Indonesia (EPI) Mamit Setiawan memastikan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik hingga Juni 2024. Hal itu disampaikan untuk menegaskan rencana pemerintah yang sebelumnya menyatakan bertahan dengan tarif listrik yang sekarang.
"Sejauh ini, pemerintah sudah sepakat bahwa sampai dengan tiga bulan ke depan tidak ada kenaikan tarif listrik ya," kata Mamit saat ditemui di Graha Sawala, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu, 6 Maret 2024.
Mamit menyatakan, PLN sebagai BUMN telah diberi penugasan oleh pemerintah untuk memastikan pasokan listrik hingga Juni mendatang. Dia menyebut bahwa PLN berkomitmen untuk memastikan agar biaya produksi listrik tidak meningkat.
Lebih lanjut, Mamit juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini ialah memastikan nilai tukar rupiah tetap stabil. "Biar bagaimanapun listrik ini sudah menjadi energi primer bagi masyarakat," ujarnya.
Tak hanya soal tarif listrik, Mamit juga membahas soal harga BBM yang turut bertahan hingga bulan Juni. "Sejauh ini pasokan-pasokan berjalan dengan baik karena kami bekerja sama dengan pertamina juga," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menjamin tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga bulan Juni 2024.
"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor potensi melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang semula 2,29 persen terhadap PDB. Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.
"Itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yg sama 2,4-2,8 jadi realistis,” ujarnya.
Selain subsidi listrik dan BBM, Menko Airlangga menambahkan bahwa pelebaran defisit APBN juga turut disumbang oleh penambahan anggaran subsidi pupuk Rp14 triliun dari sebelumnya Rp 26 triliun.
Pilihan Editor: Prabowo Yakin Indonesia Ekspor Beras Empat Tahun Lagi, Pengamat: Bombastis
