OJK Pantau Ketat Dampak Covid-19 ke Sektor Pembiayaan

Reporter

Antara

Editor

Rahma Tri

Rabu, 11 Maret 2020 15:23 WIB

OJK. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus mengawasi dampak wabah COVID-19 terhadap kinerja industri pembiayaan di Tanah Air. "Kami sedang mengamati dan memonitor dampaknya ke sektor produktif yang dibiayai," kata Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B Bambang W Budiawan saat jumpa pers di Jakarta, Rabu 11 Maret 2020.

Sejauh pengamatan OJK, yang paling terkena dampak wabah virus Corona ini adalah sektor produktif. "Kalau perbankan itu mostly kreditnya produktif, kalau perusahaan pembiayaan mostly consumer financing," Bambang menambahkan.

Menurut dia, komposisi pembiayaan terhadap sektor produktif di industri pembiayaan saat ini hanya 28-30 persen, sedangkan sisanya 70-72 persen merupakan pembiayaan ke sektor konsumtif.

Seiring merebaknya kasus COVID-19, OJK terus melakukan pemantauan atas dampak COVID-19 pada pertumbuhan piutang pembiayaan pada triwulan pertama.
Apabila dampak ini berkelanjutan, lanjutnya, tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan adanya koreksi pertumbuhan piutang pembiayaan khususnya di bidang pariwisata.

Dampak COVID-19 dinilai sangat bergantung pada seberapa cepat dan luas penyebaran virus corona serta seberapa cepat penanganannya oleh petugas kesehatan di lapangan. "Dengan melihat aksi konkret pemerintah dalam menyiapkan dan melaksanakan protokol penanganan virus corona, kami optimis pembiayaan pariwisata masih ada potensi tumbuh terutama untuk destinasi wisata yang masih banyak dikunjungi wisatawan lokal," ujar Bambang.

OJK menyebutkan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur sebagian besar untuk kendaraan bermotor untuk kegiatan produktif maupun konsumtif, termasuk alat berat, mesin-mesin produksi dan barang produktif maupun konsumtif lainnya.

Perekonomian Indonesia saat ini dinilai masih cukup stabil selama 2015 sampai 2019 dengan tingkat pertumbuhan Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (CAGR) sebesar 5 persen. Sektor pariwisata berkontribusi 4,8 persen dari total GDP nasional dengan CAGR 9 persen, yang didukung dari ketersediaan transportasi ke destinasi pariwisata, peningkatan turis asing, peningkatan investasi pada 10 destinasi wisata prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

Pembatasan jalur transportasi dan akses pariwisata dengan China oleh beberapa negara yang terkena dampak COVID-19, akan menekan sektor pariwisata karena adanya travel warning dan penurunan minat para pelaku wisata.

"Hal tersebut akan cukup berdampak pada debitur di sektor pariwisata yang memiliki usaha menyediakan moda transportasi dengan sumber pendanaan dari perusahaan pembiayaan," kata Bambang.

Namun, porsi pembiayaan untuk kendaraan yang mendukung kegiatan pariwisata tidak terlalu signifikan dari total portofolio industri pembiayaan. Baki debet (outstanding) piutang pembiayaan pariwisata untuk Januari 2020 adalah sebesar Rp12,1 triliun atau menurun sebesar 0,77 persen dari piutang pembiayaan pariwisata Desember 2019 sebesar Rp12,2 triliun.

Selanjutnya, penyaluran piutang pembiayaan pariwisata pada Januari 2020 adalah sebesar Rp668,86 miliar atau lebih rendah dibandingkan posisi Januari 2019 sebesar Rp767,65 miliar.

Berdasarkan hasil pengawasan OJK, penurunan piutang pembiayaan pariwisata banyak terjadi di daerah pariwisata seperti Bali, Batam, Manado dan Yogyakarta.
"Selain potensi dampak terhadap penurunan penyaluran, perlambatan ekonomi akibat virus corona juga berpotensi meningkatkan rasio NPF atau non performing finance di industri pembiayaan," ujar Bambang.

ANTARA

Berita terkait

Iuran Wisata untuk Siapa

6 jam lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

2 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

2 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

2 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

3 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

3 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

3 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

4 hari lalu

Peruri Ungkap Permintaan Pembuatan Paspor Naik hingga Tiga Kali Lipat

Perum Peruri mencatat lonjakan permintaan pembuatan paspor dalam negeri hingga tiga kali lipat usai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya