Tempo.Co, Kediri - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menjadikan konsep kerjasama dengan PT Gudang Garam (Tbk) sebagai role model pembangunan bandara di Indonesia. Ini adalah proyek nasional pertama kali yang dibiayai seluruhnya oleh swasta.

Ditemui di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri bersama Menteri Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Budi Karya mengatakan jika kerjasama dengan PT Gudang Garam (Tbk) ini adalah sejarah dalam pelaksanaan proyek nasional.

“Ini berita yang baik, pertama kali swasta full menginvestasikan satu bandara. Ini pun dilakukan dengan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), artinya bagian tahap-tahap tertentu diserahkan pada kita, kemudian Gudang Garam mendapatkan konsesi 30 sampai 50 tahun,” kata Budi Karya kepada wartawan, Sabtu 15 Februari 2020.

Budi Karya melanjutkan, kerjasama ini menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang memiliki kemampuan finansial untuk bisa melakukan hal serupa.

Budi Karya memastikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek bandara hampir rampung. Mulai dari teknis jalan, saluran, hingga pembebasan lahan yang tinggal sedikit. Penyelesaian lahan akan dilakukan secara konsinyasi di pengadilan dalam kurun waktu Bulan Februari 2020. “Pengerjaannya selama dua tahun, lebih lama dari Bandara Kulon Progo yang membutuhkan 1,5 tahun,” kata Budi Karya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga memastikan tak ada lagi kendala teknis dalam penyelesaian proyek bandara ini. Pembebasan lahan, menurut Pramono, hanya kurang 3-5 hektare saja. Pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaiannya.

Pembangunan bandara ini ditargetkan selesai pada 2022. Dengan demikian Kediri akan segera memiliki bandara sendiri. Keberadaan bandara ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Kertosono, dan Jombang. “Akan lebih dekat ke bandara di Kediri (dari pada Juanda),” kata Pramono Anung.

Sementara itu Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pemkab Kediri Dede Sujana kembali mengingatkan masyarakat di daerah proyek bandara untuk bekerjasama dengan pemerintah. Ini mengingat sampai saat ini masih ada beberapa keluarga yang menolak proses pembebasan tanah dengan berbagai alasan. “Kita ingatkan lagi pada warga, masih ada waktu untuk mediasi. Dalam hal ini kami akan kerja sama dengan pengadilan,” kata Dede.

Dede meminta masyarakat untuk mau melepas tanah mereka dan mengikuti skema pembebasan lahan yang diajukan pemerintah. Jika tidak, warga harus menerima skema konsinyasi, dimana nilai tanah mereka akan mengikuti ketentuan negara (di luar appraisal). Ditargetkan pembebasan lahan akan selesai seluruhnya pada bulan Maret hingga pertengahan April menjelang ground breaking.

Dede juga mengatakan alasan penolakan warga ini bermacam-macam. Namun ia memastikan tak ada lagi peluang kenaikan harga seperti yang diminta warga. Kompensasi yang diberikan pemerintah sudah sangat layak dan bisa menjadi modal hidup baru lebih baik.