TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anggaran. Dalam rapat itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta tambahan anggaran untuk 2020.

Wimboh mengatakan, OJK membutuhkan anggaran sebesar Rp 6,06 triliun pada 2020. Nilai itu naik 9,64 persen dibandingkan dengan anggaran 2019 yang sebesar Rp 5,53 triliun.

"Administratif terbesar terkait pengawasan, edukasi dan berbasis SDM meskipun pelan-pelan akan menggunakan teknologi," kata Wimboh di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

Dalam RKA 2020, OJK mengajukan anggaran administratif sebesar Rp 4,3 triliun. Angka itu naik 11,85 persen dari anggaran administratif tahun lalu yang sebesar Rp 3,8 triliun.

Sedangkan untuk anggaran operasional, OJK mengajukan Rp 1,28 triliun. Angka itu naik 22,73 persen dibandingkan dengan tahun ini yang sebesar Rp 1,04 triliun.

Adapun untuk kegiatan pengadaan aset, justru turun 28 persen menjadi Rp 400,42 miliar dari tahun lalu yang senilai Rp 556 miliar. Anggaran kegiatan pendukung lainnya turun 19,02 persen menjadi Rp 35,09 miliar dari 2019 sebesar Rp 43,3 miliar.

Wimboh Santoso juga menyampaikan ihwal realisasi anggaran per 31 Oktober 2019. "Realisasi anggaran OJK per 31 Oktober 2019 sebesar Rp 4 triliun. Realiasi itu setara dengan 72,4 persen dari anggaran pengeluaran OJK 2019," kata Wimboh.