TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menduga pemerintah sejak lama mengincar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk duduk di posisi kunci di kabinet ataupun perusahaan pelat merah. Buktinya, nama Ahok selalu muncul dalam rumor pencalonan menteri, wakil menteri, hingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Adi, nama Ahok kerap disebut akan masuk jabatan publik karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki pengalaman bekerja sama dengan dia di pemerintah DKI Jakarta.

Meski begitu, Adi menyatakan pemerintah seharusnya berhati-hati ketika menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sebab, Adi menilai Ahok adalah sosok yang kontroversial.

"Kasus Ahok masuk penjara malah dianggap tak ada persoalan. Padahal, pemerintah mestinya hati-hati untuk menempatkan seseorang di posisi strategis," ujar Adi kepada Tempo, kemarin.

Kabar pencalonan Ahok berembus ketika mantan Bupati Belitung Timur itu menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, kemarin. Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin membenarkan adanya pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam itu.

Dalam kesempatan itu, Erick menyatakan maksudnya untuk meminta Ahok membantu BUMN. Namun Budi enggan membocorkan mengenai jabatan dan perusahaan yang ditawarkan. "Membantu BUMN tidak cuma menjadi Direktur Utama," katanya di Sentul, Bogor, Rabu 13 November 2019.

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengemukakan pencalonan Ahok adalah penegasan dari cara pemerintah menjaga elite-elite untuk tetap dekat dengan kekuasaan. Cara ini dilakukan Jokowi pada periode sebelumnya melalui penunjukan Fadjroel Rachman menjadi Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Staf Ahli Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyatakan pribadi Ahok cocok untuk mengisi kursi di perusahaan BUMN lantaran memiliki banyak pengalaman. Pria asal Bangka Belitung itu pernah menjadi pengusaha swasta, terjun di dunia birokrasi, dan hingga menjadi pelayanan publik. "Karena BUMN tidak hanya mencari keuntungan tapi juga melakukan pelayan publik," ujar dia.