TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sebanyak 59 investor sektor industri kayu dan furnitur asal Cina akan merelokasi pabriknya ke Indonesia. Rencananya para investor Cina akan melakukan relokasi industrinya ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Keputusan investor Cina untuk merelokasi industrinya itu, menurut Bahlil, karena Indonesia berhasil menjaga iklim investasinya. "Kuncinya juga kami bantu investor eksekusi sampai pabriknya jadi. Semua harus turun ke lapangan," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 5 November 2019.

Bahlil juga menjelaskan, salah satu alasan investor asal Cina mau memindahkan industrinya karena perizinan di sana yang mudah. Provinsi Jawa Tengah, kata dia, merupakan salah satu provinsi yang memiliki sistem dan layanan perizinan yang baik.

Hal ini terbukti lewat adanya penghargaan bagi Jawa Tengah lewat Investment Award 2018. Dalam penghargaan itu, Jawa Tengah menjadi peringkat pertama sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Terbaik se-Indonesia.

Selain itu, Bahlil juga meminta supaya BKPM dan Pemerintah Jateng terus berkolaborasi untuk meningkatkan investasi industri furnitur di Jawa Tengah. Hal ini sejalan harpan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pemerintah proaktif menangkap peluang investasi relokasi dari perusahaan yang terkena dampak perang dagang Amerika Serikat dengan Cina.

"BKPM sudah beberapa kali mempertemukan pengusaha furnitur di luar negeri dengan pelaku industri furnitur lokal. Harapannya agar mereka segera dapat bermitra dan membuat pabriknya di Jawa Tengah," tutur Bahlil.

Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan sampai akhir tahun ini target investasi Jawa Tengah mencapao Rp 47,42 triliun. Ganjar optimis sampai akhir tahun pemerintahan provinsi mampu memenuhi target tersebut.

"Kami optimis mampu memenuhi target karena kami punya daya saing dalam hal potensi, dukungan infrastruktur, tenaga kerja, dan sekaligus punya komitmen kuat untuk mendorong peningkatan investasi melalui kebijakan pro investasi," tutur Ganjar dalam keterangan yang sama.