TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah yakin lima anggota BPK yang dilantik Mahkamah Agung (MA) mampu meningkatkan kualitas dan tata kelola keuangan negara meski empat di antaranya berlatar belakang politikus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdalih, komposisi politikus di dalam BPK bukanlah sesuatu yang baru.

"Dari temuan-temuan dan rekomendasinya selalu merujuk ke tata kelola dan keuangan negara," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

Sri Mulyani berharap, meski empat pimpinan BPK yang baru adalah politikus, mereka dapat mengambil langkah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. "Selama ini komposisinya (banyak politisi), di periode sebelumnya juga sama," imbuhnya.

Sebelumnya, lima anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) periode jabatan 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan pada hari ini (17/10) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Lima Anggota BPK tersebut adalah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto, dan Pius Lustrilanang. Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis adalah pimpinan inkumben yang terpilih kembali dan memasuki periode jabatan ke-2 sebagai Anggota BPK.

Kelima Anggota BPK tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 26 September 2019 melalui Keputusan DPR RI No. 26/DPR RI/I/2019-2020 tentang Persetujuan DPR RI terhadap Anggota BPK RI periode 2019-2024. Sebelum ditetapkan, pada 25 September 2019, Komisi XI DPR melakukan pemilihan melalui voting terhadap 55 calon Anggota BPK dan kemudian memilih lima Anggota BPK.

Pengukuhan lima Anggota ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan BPK.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut menggantikan Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya, yaitu Moermahadi Soerja
Djanegara (Ketua merangkap Anggota BPK), serta Anggota BPK Achsanul Qosasi, Rizal Djalil, Harry Azhar Azis, dan Anggota BPK yang meninggal dunia pada 7 Januari 2019 yaitu Eddy Mulyadi Soepardi.

BISNIS