Petani Tembakau Minta Kenaikan Cukai Rokok di Kisaran 7-11 Persen

Reporter

Antara

Jumat, 27 September 2019 13:15 WIB

Ilustrasi rokok linting. Wisegeek.com

TEMPO.CO, Temanggung - Ketua Dewan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Agus Parmuji meminta kenaikan cukai rokok antara 7-11 persen. Sebab, jika terlalu tinggi akan berdampak pada petani tembakau.

Menurut Agus, selain kenaikan cukai rokok dalam kisaran 7-11 persen, APTI mengharapkan pemberlakuan tarif cukai yang lebih tinggi (3 kali lipat) terhadap rokok yang tidak menggunakan bahan baku lokal. Hal itu dikatakan Agus di Temanggung, Jumat, 27 September 2019, terkait surat permintaan APTI tersebut kepada Presiden Joko Widodo yang telah dikirim pada 26 September 2019.

Mulai 1 Januari 2020, tarif CHT naik sebesar 23 persen. Tak hanya mengatur kenaikan tarif cukai rokok, pemerintah juga mengatur harga jual eceran (HJE) rokok. Kenaikan harga jual eceran rokok ditetapkan sebesar 35 persen.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Dewan Nasional APTI Agus Parmuji dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional APTI Syafrudin tersebut ada tiga poin yang APTI harapkan Presiden Jokowi mengambil kebijakan. Tiga permintaan itu adalah kenaikan cukai rokok 7-11 persen, pemberlakuan tarif cukai 3 kali lipat terhadap rokok yang tidak menggunakan bahan baku lokal, dan realisasi pembatasan impor tembakau sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau.

Surat APTI kepada Presiden Jokowi tersebut dengan tembusan sejumlah gubernur yang wilayahnya merupakan penghasil tembakau, antara lain Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Agus menyampaikan dalam pertemuan pengurus APTI se-Indonesia dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Oktober 2017, APTI menyampaikan tiga hal penting yang berhubungan dengan kesejahteraan petani tembakau. Tiga hal itu adalah pembatasan impor tembakau, disparitas cukai, dan tentang maksimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk petani tembakau.

"Namun sayangnya sampai saat ini apa yang kami sampaikan belum ada satu pun yang terealisasi," kata Agus.

Perkembangan terakhir, lanjut dia, Menteri Keuangan justru berencana menaikkan cukai rokok rata-rata sebesar 23 persen dengan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) 35 persen.

Menurut dia, hal ini tentu saja berdampak langsung terhadap pembelian bahan baku tembakau dari petani oleh pabrikan, mengingat saat ini di daerah-daerah sentra tembakau se-Indonesia sedang panen raya. Pabrikan menurunkan kualitas dan harga pembelian sehingga petani tembakau sangat dirugikan.

ANTARA

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

4 hari lalu

Menteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza

Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

5 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

6 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

8 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

9 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

9 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya