TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat mengenai pemindahan ibu kota, Rabu, 25 September 2019. Dalam kesempatan itu Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil akan membengkak beberapa tahun ke depan.

Dia menilai rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meningkatkan keperluan perjalanan dinas kementerian atau lembaga ke lokasi. "Mungkin nanti belanja barangnya menjadi agak meningkat atau mungkin transportasi atau yang disebut perjalanan dinas menjadi lebih banyak," kata Sri Mulyani di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 25 September 2019.

Menurut dia, hubungan anggaran dari sisi pemindahan PNS ke ibu kota baru itu, harus diantisipasi oleh pemerintah. Karena, diperkirakan anggaran Kementerian/Lembaga negara akan terjadi peralihan dari suatu keperluan sebelumnya menjadi keperluan perjalanan untuk dinas.

Sri Mulyani mengatakan pemindahan ibu kota juga perlu melihat kebutuhan anggaran pemindahan PNS kementerian dan lembaga.

Karena saat ini, kata dia, nilai anggaran yang disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ihwal pemindahan ibu kota, masih bersifat gelondongan. Di mana, kata dia, fokus terlihat seperti hanya pada pembangunan fisik seperti infrastruktur. "Yang perlu dipertimbangkan tentu saja kita perlu tahu berapa besar dukungan anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota ini secara lebih detail," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan konsep ibu kota baru mengusung forest city. Yakni minimal 50 persen wilayah adalah ruang terbuka hijau. Desain gedungnya, kata dia, merupakan green building design. Dan kotanya akan berorientasi pada transportasi publik, sepeda, dan pejalan kaki yang terintegrasi. "Jadi mobil di sini posisinya didiskriminasi dan kalaupun ada mobil, kami harapkan mobilnya lebih kepada mobil listrik," kata Bambang.