Penetapan Calon Anggota BPK Terancam Molor

Jumat, 6 September 2019 09:39 WIB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta – Penetapan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat terancam molor dari jadwal. Sedianya, Dewan akan menetapkan calon anggota BPK pada 16 September 2019.

“Saat ini prosesnya masih menunggu pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Kami belum tahu DPD akan mengirimkan (hasil) pertimbangan kapan,” ujar Anggota Komisi XI, Hendrawan Supratikno, kepada Tempo, Kamis petang, 5 September 2019 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Hendrawan bertugas sebagai Koordinator Tim Penilai Makalah Calon Anggota BPK.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, anggota BPK periode baru telah dipilih oleh DPR selambat-lambatnya sebulan sebelum periode anggota BPK lama berakhir. Adapun periode anggota BPK periode 2014-2019 akan berakhir pada 16 Oktober nanti. Itu berarti, sebulan sebelumnya, DPR telah memutuskan nama anggota BPK dalam rapat paripurna untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Keterlambatan jadwal penetapan ini terjadi karena pimpinan DPR tak kunjung menyerahkan daftar nama calon anggota BPK ke DPD. Dalam beleid tentang badan pengaudit negara, DPD memiliki wewenang memberikan pertimbangan selama proses pemilihan calon anggota BPK berlangsung. Adapun DPD akan menerima daftar calon anggota BPK yang telah diseleksi oleh Komisi XI melalui pimpinan dewan.

Menurut Hendrawan, daftar calon anggota BPK itu berada di level pimpinan DPR selama lebih dari sebulan. Padahal, Komisi XI telah menyerahkan daftar nama calon anggota BPK ke pimpinan DPR pada pertengahan Juli 2019 lalu.

Advertising
Advertising

Hendrawan mengatakan, di level pimpinan, ada lima pemimpin fraksi yang tidak setuju dengan jumlah nama calon anggota BPK yang dinyatakan lolos passing grade oleh Komisi XI. Lima fraksi meminta Komisi XI mengembalikan daftar calon anggota BPK ke 62 nama seperti sebelumnya. Sebanyak 62 nama ini merupakan calon yang semula dianggap lolos seleksi administrasi.

Meski alot, Hendrawan tetap berharap Komisi XI dapat mengelarkan seleksi calon anggota BPK sebelum tenggat. “Kami berharap pertimbangan dari DPD masuk tanggal 13 September sehingga pada 16 September kami bisa segera menetapkan calon,” ucapnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

1 jam lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

35 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

38 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

38 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

38 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

38 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

39 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

39 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

39 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

42 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya