TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Minyak dan Gas (Migas) dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai kunci dari mendatangkan banyak investor di hulu migas adalah fleksibilitas. Pemerintah dinilai perlu lebih fleksibel dalam menjalankan regulasi agar lebih kompetitif.

Baca juga: ESDM Tunggu Keputusan Pertamina Soal 4 Blok Migas

"Mungkin kita telah banyak melakukan deregulasi, tapi mungkin juga belum kompetitif. Nah, bagaimana dapat menarik eksplorasi, salah satunya fleksibilitas lebih ditingkatkan," kata Pri Agung saat Diskusi Diskusi Eksplorasi Tanpa Investasi Migas di Jakarta, Rabu 3 Juli 2019.

Pri Agung mengatakan, dampak eksplorasi yang paling nyata adalah ketahanan energi itu sendiri. Menurutnya, akan banyak investor yang tertarik datang jika itu dilakukan.

Dia menyarankan kepada pemerintah agar sebaiknya lebih membuka diri kepada investor agar mereka berminat melakukan eksplorasi. Salah satu caranya, bisa saja dengan memberikan opsi skema kontrak yang lebih bisa diterima oleh investor.

"Harusnya kita membuka ruang, tidak terpaku pada pola yang lama. Semisal production sharing contract/PSC konvensional diterapkan, antara eksplorasi dan eksploitasi bisa menjadi kesatuan ataupun dipisah. Esensinya kita harus berani keluar dari pola yang sudah dijalankan saja," kata dia.

Pri Agung berharap, pemerintah tidak banyak menghasilkan kebijakan yang justru berpotensi mengganggu kesepakatan kontrak yang disepakati sebelumnya. Selain itu, dalam menerbitkan kebijakan, pemerintah perlu memperhatikan apakah hal tersebut akan menarik bagi investor atau justru kontraproduktif.

Baca juga: IHSG Diprediksi Terkoreksi Hari Ini, Didorong Potensi Defisit Neraca Dagang

Mengutip dari Laporan Kinerja Ditjen Migas 2018, faktor internal yang mempengaruhi realisasi penandatanganan wilayah kerja migas adalah faktor terms and conditions yang dinilai kurang menarik oleh investor. Yang menjadi persoalan, menurut Pri Agung adalah, bagaimana pemerintah dapat mengundang para investor global baik skala kecil ataupun besar.

EKO WAHYUDI