TEMPO.CO, Pangkalpinang - Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil mengaku sangat khawatir jika investor industri timah di daerahnya hengkang akibat aktivitas ekspor yang terhenti. Pasca-terhentinya aktivitas ekspor, seluruh perusahaan peleburan atau smelter timah di Kawasan Industri Pangkalpinang saat ini sudah memberhentikan ribuan karyawannya.

Baca juga: Luhut: Revisi UU Minerba Tetap Jalan

"Ini yang kita takutkan. Jangan sampai Pangkalpinang menjadi kota mati seperti beberapa daerah yang investornya kabur karena kesulitan beroperasi," ujar Maulan kepada wartawan usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Kawasan Industri Pangkalpinang, Rabu, 26 Juni 2019.

Menurut Maulan, ia sudah mendapat laporan langsung dari masyarakat dan serikat pekerja bahwa saat ini jumlah pengangguran dari sektor industri timah semakin meningkat karena diberhentikan pihak smelter.

"Saya sengaja datang untuk mengecek masalahnya apa. Ternyata dari kunjungan ini saya sudah dapat titik terang bahwa hambatan utama smelter tidak beroperasi karena persoalan regulasi. Nanti kita upayakan bantu sesuai kapasitas kita," ujar Maulan.

Maulan berjanji akan menyampaikan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Kegiatan itu akan digelar di Semarang, 2 Juli 2019 mendatang.

"Penerimaan PAD Pangkalpinang juga terkendala. Namun yang paling rugi adalah pengangguran yang meningkat ini memicu meningkatnya angka kriminal. Jika satu smelter karyawannya 100 orang, maka kali saja 10 smelter. Berarti sudah ada seribu orang. Jika ditambah istri dan 2 orang anak maka lebih dari 5 ribu orang yang kesulitan. Belum multiplier effect secara sosial dan psikis," ujar dia.

Ketua Umum Assosiasi Penambang dan Pengolah Pasir Mineral Indonesia (Atomindo) Darmansyah mengatakan saat ini kendala utama tidak beroperasinya smelter karena sulitnya mendapatkan Competent Person Indonesia (CPI) untuk mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

BACA: Belum Penuhi Syarat, Ekspor Timah Swasta di Babel Terhenti

"Saat ini kita berupaya agar syarat CPI dapat dipenuhi untuk memvalidasi RKAB sehingga bisa kembali ekspor. Ini merupakan target kita dan diharapkan dapat terealisasi sebelum tutup tahun 2019. Atomindo sudah menyusun formulasinya sebagai langkah percepatan," ujar Darmansyah.

Darmansyah menambahkan kehadiran Atomindo diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak industri pertimahan Indonesia. "Target beroperasi kembali industri smelter timah merupakan sesuatu yang sangat mendesak dan harus segera direalisasikan. Kita dari Atomindo prihatin dengan meningkatnya angka pengangguran," ujar dia.

SERVIO MARANDA