TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengebut proses penggabungan atau holding BUMN sektor sarana dan prasarana perhubungan udara. Saat ini kementerin menjajaki pembentukannya bersama empat entitas, mulai dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Survai Udara Penas (Persero) yang diproyeksi menjadi induknya.

Baca juga: Menteri BUMN Kaji Holding buat AP dan Garuda, Menhub Belum Dengar

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan perencanaan holding tengah diperkuat. "Hopefully semester pertama tahun ini rampung, kami targetkan pada Juni," ucapnya kepada Tempo, Selasa 9 April 2019.

Gatot membenarkan isi Surat Menteri BUMN Nomor S-180/MBU/03/2019 berisi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan kajian holding tersebut, yang sempat dikirimkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada 25 Maret lalu. Disebutkan dalam surat, pembentukan holding menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan keterbatasan bisnis BUMN penerbangan, dalam hal infrastruktur, regulasi, termasuk standar pelayanan dan persaingan pasar.

Menurut Gatot, salah satu contoh harmonisasi pengelolaan bisnis ada di sektor bandara. Pola usaha dan manajemen Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, kata dia, bisa sejalan tanpa saling memantau satu sama lain.

Efisiensi lainnya adalah pada pengelolaan bandara milik unit pelayanan teknis (UPT) Kementerian Perhubungan di berbagai daerah. Saat ini pemerintah mulai menyerahkan pengelolaan pada kedua operator bandara tersebut lewat skema kerja sama pemanfaatan (KSP), sebagai alternatif peredam beban keuangan negara. Angkasa Pura II masih membidik tiga bandara, yaitu di Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu. Sementara Angkasa Pura I akan mengambil dua bandara di Papua dan Kalimantan Timur.

"List KSP itu diselesaikan saja dulu. Nanti setelah ada holding tak lagi rumit, bandara UPT bisa mereka kelola lewat penugasan menteri," ujar Gatot.

Menghadiri rapat perencanaan holding BUMN penerbangan di lantai 21 Kementerian BUMN, kemarin siang, Gatot belum membeberkan alasan penunjukan PT Penas sebagai induk. Namun, dia tak menutup kemungkinan adanya entitas lain yang akan bergabung ke holding penerbangan tersebut.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan rencana ini sejalan dengan penyelesaian holding sektor lainnya. Terdapat enam sektor selain penerbangan, yakni perumahan, infrastruktur, asuransi, keuangan, pelabuhan dan industri strategis.

Baca: Said Didu Sebut Ada Kampanye Terselubung Jokowi di HUT BUMN

Akhir Januari lalu, Rini menyebut target penyelesaian setiap holding berbeda. Misalnya, holding perbankan yang dikejar hingga Mei 2019. Adapun holding industri strategis sedianya dipatok rampung bulan ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika ditanyakan tentang rencana pembentukan holding BUMN aviasi, mulai dari Angkasa Pura hingga Garuda Indonesia, sendiri mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum dengar," kata Budi Karya di Kantor IPC 2 Tanjung Priok, Jakarta, Ahad, 7 April 2019.

JONIANSYAH HARDJONO | PUTRI ADITYOWATI | HENDARTYO HANGGI