TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan belum mendengar ihwal rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang sedang mengkaji pembentukan holding BUMN baru. Holding itu rencananya embawahi PT Angkasa Pura hingga Garuda Indonesia.
Baca: Ombudsman Prediksi Harga Tiket Pesawat Tak Akan Turun Signifikan
"Saya belum dengar," kata Budi Karya Sumadi di Kantor IPC 2 Tanjung Priok, Jakarta, Ahad, 7 April 2019.
Sebelumnya Rini mengatakan sedang mengkaji pembentukan holding baru. Holding tersebut nantinya, kata dia, membawahi perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero), PT AP II (Persero), dan PT Garuda Indonesia Tbk.
"Kami sekarang menganalisa buat perusahaan holding yang membawahi AP I dan II, dan juga operasi transportasi yang lain seperti Garuda," kata Rini Soemarno di kawasan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat, 5 April 2019.
Dia melihat kemungkinan itu seiring dengan pembentukan holding BUMN yang sudah dilakukan. "Sekarang kan sudah ada holding tambang Inalum, nanti ada holdingnya. Itu sedang kami kaji," ujar Rini.
Sebelumnya Rini Soemarno berambisi menyelesaikan holding BUMN di enam sektor pada 2019. Ia mengatakan, keenamnya adalah holding perumahan, infrastruktur, asuransi, keuangan, pelabuhan dan industri strategis.
"Yang saya target terus terang holding infrastruktur dan perumahan pada Februari. Selanjutnya asuransi, keuangan, pelabuhan, sama industri strategis," kata Rini ditemui usai menjadi pembicara dalam Mandiri Investment Forum 2019, di Fairmont Hotel, Rabu 30 Januari 2019.
Dari seluruh holding tersebut, Rini memiliki target penyelesaian yang berbeda-beda. Misalnya, untuk holding perbankan berharap pada Mei bisa terbentuk. Sedangkan holding industri strategis seperti PT Pindad, PT PAL yang membangun untuk kepentingan pertahanan nasional dipatok maksimal April.
Kendati demikian, Menteri BUMN menjelaskan bahwa pembentukan holding BUMN tersebut bukan perkara mudah. Dia ingin enam holding tersebut bisa selesai tahun ini. Sebab, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari pembentukan holding.