TEMPO.CO, Jakarta —Pajak tontonan yang dinilai terlalu tinggi membuat harga tiket bioskop mahal. Karena itu, pelaku usaha bioskop mendesak pemerintah menurunkan dan menyeragamkan besaran pajak bioskop menjadi merata 10 persen saja di seluruh Indonesia.

Baca juga: Sri Mulyani: Wajib Pajak Besar Sumbang 31 Persen dari Total Pajak

Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI, Djohny Syafruddin, mengungkapkan selama ini pajak tontonan yang diberlakukan tiap daerah berbeda-beda, di kisaran 10-25 persen. Akibatnya, hal ini tentu memberatkan para pelaku usaha layar lebar ini.

"Pajak ini antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Yang menetapkan pemda melalui undang-undang otonomi daerah mengatur sendiri nilai pajak yang ditetapkan," ujar Djohny seperti ditulis Bisnis.com, Senin 1 April 2019.

Besaran pajak yang tinggi ini berdampak pada bisnis bioskop di Indonesia. Demi menekan biaya operasional yang tinggi, biaya pajak yang tinggi ini dibebankan kepada konsumen, sehingga harga tiket bioskop menjadi semakin mahal.

"Kalau ingin bioskop bisa tumbuh di daerah sebagai basis penonton film Indonesia, pemerintah harus menurunkan pajak tontonan hingga 10 persen dan harus berlaku di seluruh Indonesia. Ini harus segera dilakukan untuk mendukung industri film Indonesia," tutur Djohny.

Selain pajak tontonan yang masih tinggi, Djohny menambahkan, tarif listrik yang dikenakan kepada bioskop juga sangat tinggi. Hal itu karena besaran tarif listrik bioskop disamaratakan dengan industri besar. "Mestinya pemerintah juga memberlakukan tarif khusus untuk bioskop, karena tarif yang ada sekarang masih terlalu tinggi," ucap dia.

BISNIS.COM