TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan resmi memangkas subsidi biaya perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api milik negara atau IMO (Infrastructure, Maintenance and Operation) untuk PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Tahun 2019 ini, PT KAI hanya mendapat jatah Rp 1,1 triliun dari APBN berkurang sekitar Rp 200 miliar dari tahun lalu yang sebesar Rp 1,3 triliun.

Simak: Tarif Kereta Api ke Pangandaran Tak Rp 1, Ini Penjelasan PT KAI

"Kami bukan ingin mencederai PT KAI, tapi memang APBN juga harus ditujukan untuk hal-hal lainnya," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai acara penandatangan kontrak IMO di Gedung Kementerian Perhubungan, Jumat, 4 Desember 2018.

Di antara hal lain yang dimaksud oleh Budi adalah untuk keperluan pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Sebab bagaimanapun, kata Budi, persetujuan alokasi ini sudah dibicarakan juga dengan Kementerian Keuangan. Malah, Budi juga menyebut pemangkasan jatah uang IMO ini terjadi karena keuntungan PT KAI meningkat. "PT KAI untungnya makin gede, saya aja doa, masa kalian gak doakan."

Dikutip dari laman PT KAI, ada sejumlah ruang lingkup pelaksanaan kegiatan IMO. Di antaranya yaitu perawatan jalur kereta api, perawatan jembatan, perawatan stasiun kereta api, perawatan fasilitas operasi kereta api (sinyal, telekomunikasi, dan LAA).

Selain itu, ada juga kegiatan pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas pengaturan langsiran, hingga pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, dan terowongan.

Budi membenarkan bahwa ke depan, alokasi uang untuk kegiatan IMO bagi PT KAI akan terus berkurang untuk meningkatkan kemandirian dari perusahaan plat merah ini. "Secara eksplisit, apapun perusahaan memang begitu arahnya."

Akan tetapi, Budi memastikan kementeriannya tetap mendukung PT KAI untuk meraup keuntungan meski alokasi uang untuk IMO berkurang. Sebab bagaimanapun, PT KAI adalah angkutan massal sehingga harus tetap diberikan subsidi. Salah satunya yaitu kementerian akan mendoron PT KAI memaksimalkan pendapatan dari kereta angkutan barang. "Agar bisa mensubsidi kereta penumpang."

Direktur Keuangan PT KAI Didiek Hartantyo menyerahkan sepenuhnya keputusan soal besaran susbidi biaya perawatan ini kepada Kementerian Perhubungan. "Kami akan tetap memaksimalkan keuntungan di perusahaan."