TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo menyebut Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno punya keunggulan untuk bisa mewujudkan pembangunan infrastruktur tanpa utang. Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga menyebut bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta itu bisa memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk masuk berinvestasi di infrastruktur.

Baca: Staf Khusus Jokowi Jawab Sandiaga Soal Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

"Kan beda kalau yang mengajak itu pejabat yang bukan pengusaha mapan dengan pejabat seperti Sandi yang sudah mapan sebagai pengusaha papan atas," ujar Dradjad melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 3 Januari 2018.

Menurut Dradjad, calon investor bakal lebih percaya bila diajak berinvestasi oleh pejabat seperti Sandiaga Uno lantaran pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk itu telah mengalami sendiri babak belurnya berinvestasi di infrastruktur.

"Jadi calon investor percaya bahwa kebijakannya nanti akan menjawab berbagai hambatan dan sisi negatif investasi infrastruktur," kata dia. "Kasarnya, bukan ngomong thok atau teori thok."

Adapun untuk membangun infrastruktur tanpa utang, ujar Dradjad, bisa dilakukan oleh tiga pelaku antara lain pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta. Untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, ada beberapa sumber pembiayaan yang bisa dipakai, tergantung politik anggaran yang diambil pemerintah.

Politik anggaran itu, kata Dradjad, misalnya adalah dari tambahan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut dia, tambahan itu bisa dialokasikan untuk infrastruktur. Kebijakan lain yang bisa diambil adalah dari efisiensi belanja negara.

Di samping itu, pemerintah mesti melakukan perbaikan prioritas dalam membangung infrastruktur, antara lain dengan perencanaan yang lebih matang. "Tidak seperti sekarang, di mana sisi efisiensi anggaran, keamanan kerja, kualitas pekerjaan dan lainnya dikorbankan," ujar Dradjad.

Sementara untuk keterlibatan BUMN, ujar Dradjad, pemerintah mesti melihat dulu kondisi keuangan terakhir perseroan. Sebab, mesti dipastikan bahwa perusahaan pelat merah Karya masih memiliki likuiditas dan solvabilitas yang begus dengan melonjaknya utang infrastruktur mereka. Sedangkan sektor swasta bisa ditarik dengan skema investasi swasta murni, maupun Public-Private Partnership alias PPP.

Sebelumnya, Sandiaga Uno berpendapat dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri. Menurut Sandi boleh-boleh saja pemerintah membangun infrastruktur, namun harus melibatkan dunia usaha dan stake holder. Dan dalam membangun infrastruktur itu, kata Sandiaga, fokus pemerintah harus pada pembukaan lapangan pekerjaan, bukan menambah beban utang negara.

Sandiaga mengklaim akibat pembangunan infrastruktur besar-besaran, utang pemerintah membengkak menjadi Rp 5.000 triliun lebih. “Kenapa ini tidak dilakukan (pemerintah membangun tanpa utang), karena ada kebijakan pro-penambahan utang,” katanya.