Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

TEMPO.CO, Jakarta - Soal dana abadi pariwisata jadi perbincangan setelah anggota Dewan Pakar Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Alvin Lie mengunggah surat undangan dari Kemenko Maritim dan Investasi membahas soal pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan.

Unggahan pada Minggu, 21 April 2024, itu lantas dihubungkan oleh masyarakat dengan rencana pemerintah membantu dana abadi pariwisata.

Dalam undangan untuk rapat pada Rabu, 24 April 2024, di Kantor Kemenko Marves itu, disebutkan bahwa agenda rapat adalah "pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan".

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM. Manuhutu membenarkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyusun rancangan peraturan tentang Dana Abadi Pariwisata Berkualitas yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

“Rancangan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pariwisata berkualitas,” ujar Odo RM. Manuhutu di Jakarta, Senin, 22 April 2024.

Odo tak menjelaskan dari mana dana abadi pariwisata berasal. Dengan jumlah penumpang yang sangat banyak, pungutan terhadap pengguna pesawat akan menghasilkan banyak cuan untuk pemerintah.

Penumpang di 20 bandara yang dikelola Angkasa Pura II saja, sepanjang Januari - Desember 2023 secara kumulatif mencapai 80,14 juta penumpang. Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Odo mengatakan bahwa ekosistem pariwisata yang berkualitas berlandaskan pada empat pilar, yakni daya saing infrastruktur dasar, pengelolaan pariwisata berkelanjutan, keunikan destinasi, dan layanan pariwisata bernilai tinggi.

Menurut Odo, salah satu upaya konkret dalam mewujudkan pariwisata berkualitas adalah konservasi lingkungan dengan melakukan rehabilitasi hutan bakau.

“Hutan bakau mempunyai kapasitas besar dalam menyerap karbon,” kata dia.

Sebagaimana riset dari CIFOR, ujar Odo, hutan bakau merupakan salah satu hutan terkaya karbon di kawasan tropis. Hutan tersebut mengandung lebih dari 1.000 Mg karbon per hektare.

Lebih lanjut, Odo mengatakan bahwa wacana pengembangan pariwisata berkualitas melalui partisipasi aktif berbagai pihak terkait masih dalam tahap kajian awal, serta diskusi yang melibatkan berbagai sektor.

Odo menjelaskan bahwa kajian tersebut mempertimbangkan upaya untuk mendukung peningkatan target pergerakan wisatawan nusantara.

“Berbagai kebijakan terkait pariwisata berkualitas bertujuan untuk memberikan manfaat signifikan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045,” kata Odo.

Selain terkait dana abadi, Odo juga membahas upaya pengembangan pariwisata berkualitas di Indonesia melalui Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Melalui gerakan tersebut, pemerintah menetapkan target pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,25–1,5 miliar perjalanan pada 2024 dengan potensi pendapatan pariwisata sekitar Rp3 ribu triliun.

“Target tersebut ditetapkan dalam rangka BBWI yang telah didukung oleh beberapa kebijakan, termasuk diskon tarif tol, integrasi paket kunjungan wisata dengan kereta api, penyelenggaraan event nasional dengan sistem perizinan yang terintegrasi melalui OSS,” kata Odo.

Tanggapan Sandiga Uno 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengakui ada rencana rapat oleh pemerintah yang membahas soal dana pariwisata berkelanjutan.

"Memang ada rapat pembahasan rencana untuk dana pariwisata berkelanjutan," ujar Sandiaga dalam jumpa pers mingguan yang digelar secara daring di Jakarta, Senin.

Namun demikian, Sandiaga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait pungutan yang dibebankan dalam tiket pesawat. Pasalnya, belum ada keputusan soal pungutan itu.

Hingga kini diakuinya tiket pesawat masih terbilang mahal, berdasarkan masukan serta keluhan dari masyarakat yang akan menggunakan pesawat saat bepergian di dalam negeri maupun keluar negeri.

"Per hari ini jangan khawatir tidak akan membebani masyarakat dengan harga tiket yang lebih mahal lagi," katanya.

Sementara soal dana abadi pariwisata, hingga kini masih dikaji dan mengumpulkan beberapa opsi untuk pengumpulan dana serta besaran dana yang dimaksud.

Dana abadi pariwisata, lanjut dia, bakal dimanfaatkan dalam tujuan promosi branding nasional dalam mendukung keberlangsungan kegiatan (event) nasional yang berskala nasional dan internasional.

Soal iuran kepariwisataan, dirinya memastikan iuran itu bakal dilaporkan secara transparan.

"Transparansi tentu harus sangat transparan karena sekarang era yang penuh dengan keharusan untuk transparansi dan fully disclosure, dan akan kelola dengan transparan. Kita wajibkan melakukan laporan dan kita pastikan tidak akan membebani penumpang karena tarif tiket," ujarnya.

Pilihan Editor Kronologi Kereta Cepat Jakarta-Bandung: dari Digagas SBY hingga KAI Terbebani Utang Rp6,9 T