TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Jokowi, Ahmad Erani Yustika, menjawab pernyataan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno soal membiayai proyek infrastruktur tanpa utang. Menurut Ahmad, pemerintah saat ini bekerja keras untuk mengejar pembangunan infrastruktur prioritas di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan sumber pendanaan.
Baca juga: Sandiaga Klaim Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Faktanya?
Erani mengatakan sulit mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. "Meski pemerintah telah meningkatkan belanja modal lewat pengurangan belanja tidak produktif," kata Erani saat dihubungi, Kamis, 3 Januari 2018.
Menurut Erani, pemerintah telah melakukan inovasi dengan meningkatkan partisipasi Badan Usaha Milk Negara (BUMN) serta sektor swasta. Pemerintah telah memberikan opsi alternatif pola pembiayaan pembangunan infrastruktur, antara lain melalui pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) dan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Beberapa skema pembiayaan yang dimaksud adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang merupakan himpunan dana dari para pemodal profesional untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur, Komodo Bond terbit akhir tahun 2017, sovereign green sukuk (Islamic Bond), Perpetual Bond merupakan instrumen utang yang tidak memiliki waktu jatuh tempo, dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) merupakan reksadana yang dipergunakan untuk menghimpun dana investor yang nantinya akan diinvestasikan pada aset infrastruktur.
Erani mengatakan instrumen obligasi atau utang yang masuk dalam alternatif skema pembiayaan di atas tidak ditanggung oleh pemerintah, tapi ditanggung oleh BUMN/Swasta. "Kita juga paham bahwa skema obligasi dalam pembiayaan infrastruktur merupakan hal yang wajar bagi korporasi atau investor," kata Erani.
Pernyataan Erani tersebut merespons calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri. Sandiaga ingin membuktikan bahwa tanpa utang pun infrastruktur bisa dibangun.
“Saya membangun tol Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang. Pak Darmin (Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengakui itu,” kata Sandiaga di sela kampanye di sentra pedagang kaki lima Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa, 1 Januari 2019.
KUKUH S. WIBOWO