Staf Khusus Jokowi Jawab Sandiaga Soal Bangun Infrastruktur Tanpa Utang

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno melayani warga yang berswafoto di sela-sela acara peresmian Rumah Kemaslahatan Indonesia dan dialog di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 2 Januari 2019. Selain menjadi pusat pemenangan, rumah ini juga dijadikan sebagai tempat pembinaan bagi enterpreneur pemula. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Jokowi, Ahmad Erani Yustika, menjawab pernyataan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno soal membiayai proyek infrastruktur tanpa utang. Menurut Ahmad, pemerintah saat ini bekerja keras untuk mengejar pembangunan infrastruktur prioritas di berbagai bidang dengan tetap memperhatikan sumber pendanaan.

Baca juga: Sandiaga Klaim Bangun Tol Cipali Tanpa Utang, Faktanya?

Erani mengatakan sulit mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. "Meski pemerintah telah meningkatkan belanja modal lewat pengurangan belanja tidak produktif," kata Erani saat dihubungi, Kamis, 3 Januari 2018.

Menurut Erani, pemerintah telah melakukan inovasi dengan meningkatkan partisipasi Badan Usaha Milk Negara (BUMN) serta sektor swasta. Pemerintah telah memberikan opsi alternatif pola pembiayaan pembangunan infrastruktur, antara lain melalui pembiayaan investasi non anggaran pemerintah (PINA) dan kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Beberapa skema pembiayaan yang dimaksud adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang merupakan himpunan dana dari para pemodal profesional untuk pembiayaan beberapa proyek infrastruktur, Komodo Bond terbit akhir tahun 2017, sovereign green sukuk (Islamic Bond), Perpetual Bond merupakan instrumen utang yang tidak memiliki waktu jatuh tempo, dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) merupakan reksadana yang dipergunakan untuk menghimpun dana investor yang nantinya akan diinvestasikan pada aset infrastruktur.

Erani mengatakan instrumen obligasi atau utang yang masuk dalam alternatif skema pembiayaan di atas tidak ditanggung oleh pemerintah, tapi ditanggung oleh BUMN/Swasta. "Kita juga paham bahwa skema obligasi dalam pembiayaan infrastruktur merupakan hal yang wajar bagi korporasi atau investor," kata Erani.

Pernyataan Erani tersebut merespons calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri. Sandiaga ingin membuktikan bahwa tanpa utang pun infrastruktur bisa dibangun.

“Saya membangun tol Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang. Pak Darmin (Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution) dan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mengakui itu,” kata Sandiaga di sela kampanye di sentra pedagang kaki lima Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa, 1 Januari 2019.

KUKUH S. WIBOWO






Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

12 jam lalu

Korban Jiwa Gempa Cianjur Bertambah Lagi, Total Sudah 329 Orang

Satu jenazah korban jiwa Gempa Cianjur kembali ditemukan. Sebelas orang masih dinyatakan hilang.


Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

14 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

15 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

15 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

16 jam lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

17 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

18 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

19 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Pandemi dan Perang Ukraina Sebabkan Negara-negara Afrika Dilanda Krisis Pangan

20 jam lalu

Pandemi dan Perang Ukraina Sebabkan Negara-negara Afrika Dilanda Krisis Pangan

Negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan, membutuhkan dukungan likuiditas. Dalam beberapa kasus ada negara yang membutuhkan keringanan utang


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

20 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.