Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan negara pada 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengatakan penerimaan negara tahun 2018 ini mencapai Rp 1.942,3 triliun atau tumbuh sebesar 16,6 persen dari tahun 2017.
"Angka tersebut juga melampaui target APBN sebesar 102,5 persen," kata dia di Kementerian Keuangan, Selasa, 2 Januari 2018. Adapun target APBN 2018 yaitu sebesar Rp 1.894,7 triliun.
Sri Mulyani mengatakan penerimaan perpajakan pada 2018 mencapai Rp 1.521,4 triliun atau tumbuh sebesar 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan 94 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun.
Sementara itu untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di tahun 2018 mencapai Rp 407,1 triliun arau tumbuh sebesar 30,8 persen. Angka tersebut juga melampaui target APBN 2018 sebesar 147,8 persen.
Untuk penerimaan hibah pada 2018 ini yaitu sebesar Rp 13,9 triliun atau meningkat 19,5 persen dari tahun lalu. Angka-angka tersebut, kata Sri Mulyani, merupakan angka sementara per 31 Desember 2018 dan masih bisa berubah.
Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah mungkin saja menghadapi ketidakpastian pada tahun anggaran 2019. Hal tersebut berupa tantangan fluktuasi harga komoditas dan migas serta aktivitas perdagangan global yang cenderung melambat.
"Meski mengumpulkan pajak cukup besar, dunia usaha mesti merasakan insentif yang besar juga. Dalam menciptakan keseimbangan, insentif perpajakan akan terus kami dorong untuk meningkatkan daya saing," tutur Sri Mulyani.
