Merpati Dapat Komitmen Suntikan Rp 6,4 T dari Intra Asia Corpora

Selasa, 13 November 2018 11:30 WIB

Pesawat Merpati

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan penerbangan milik negara, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) memastikan telah memperoleh komitmen suntikan likuiditas sebesar Rp 6,4 triliun dari mitra strategis perseroan, yaitu Intra Asia Corpora. Komitmen itu didapat setelah perusahaan melakukan bidding dengan beberapa calon investor dalam beberapa bulan terakhir.

Baca: Berikut Rencana Bisnis Merpati Jika Bisa Terbang Lagi

Direktur Utama Merpati Asep Ekanugraha menjelaskan, pada prinsipnya, untuk dapat mengajukan proposal perdamaian guna mendapat persetujuan kreditor itu harus ada baseline-nya. "Baseline itu merupakan business plan yang diajukan mitra strategis yang mau masuk ke Merpati,” katanya, Senin, 12 November 2018.

Dalam proposal rencana operasional tersebut, Intra Asia Corpora telah memasukkan aspek-aspek seperti memenuhi ketersediaan pesawat, rute, tipe pesawat, dan rencana pengembangan bisnis. Namun, perseroan belum dapat merinci rencana kerja tersebut.

Asep menyampaikan dana senilai Rp 6,4 triliun tersebut akan dikucurkan Intra Asia Corpora pada Merpati, untuk mendukung aktivitas operasional perseroan. Dia berharap sidang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dapat menyetujui pengajuan Merpati, yaitu meminta kreditor memberikan kemudahan restrukturisasi utang perseroan.

Advertising
Advertising

Jika dikabulkan PKPU, Asep menargetkan dapat kembali menerbangkan maskapai tersebut pada tahun depan, setelah resmi menyetop penerbangan pada 1 Februari 2014 lalu. Ia menyebutkan suntikan tersebut bagian tidak terpisahkan dari upaya menghidupkan Merpati.

"Jika dikabulkan, kami akan mengajukan permohonan pada Kementerian BUMN, komunikasi dengan Kemenkeu, dan mengajukan reaktivasi aktivitas penerbangan ke Kemenhub,” ujar Asep.

Sebagaimana diketahui, Merpati Nusantara Airlines memiliki kewajiban hingga Rp 10,72 triliun dengan aset sebesar Rp 1,21 triliun. Per 31 Desember 2017, posisi ekuitas Merpati malah tercatat minus Rp 9,51 triliun.

Terkait hal ini, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyampaikan pemerintah sebetulnya telah cukup lama membuka kesempatan bagi investor untuk masuk ke tubuh Merpati. “Kami mengundang private sector yang memang berminat, silakan saja (mengambil Merpati)," tuturnya.

Bahkan, kata Aloysius, dari 2 tahun lalu sebenarnya Kementerian BUMN sudah memprogramkan privatisasi. "Dengan nantinya Merpati memasukkan uang, otomatis kepemilikan negara akan terdilusi."

Baca: Ini Ide Sri Mulyani Soal Restrukturisasi Merpati Arilines

Meski begitu, Aloysius menegaskan Kementerian BUMN tetap menunggu hasil putusan PKPU soal nasib Merpati. Dari PKPU tersebut, pemerintah akan menyimak berbagai usulan persidangan terkait status operasional Merpati.

BISNIS

Berita terkait

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

5 jam lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

2 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

3 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Traveling di Usia 100 Tahun, Perempuan Ini Dikira Anak Dibawah Umur yang Perlu Pendampingan

3 hari lalu

Traveling di Usia 100 Tahun, Perempuan Ini Dikira Anak Dibawah Umur yang Perlu Pendampingan

Ketika traveling dengan pesawat, dia otomatis masuk dalam kategori anak bawah umur yang harus didampingi supervisor.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

3 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

3 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

3 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

4 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

4 hari lalu

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.

Baca Selengkapnya