TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kuliah umum di Australia National University di Molonglo Theatre, Crawford Building, Canberra, Australia, Senin, 5 November 2018.

Baca juga: Sri Mulyani: Jalur Sutra Baru Cina Bantu Koneksivitas Indonesia

Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani memberikan materi mengenai pentingnya human capital atau sumber daya manusia (SDM) untuk membantu mengurangi kemiskinan. "Untuk dapat memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kualitas human capital merupakan kunci utama," kata Sri Mulyani seperti dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Senin, 5 November 2018.

Berbagai riset telah menunjukkan bahwa kualitas SDM menjadi kunci pendorong perekonomian dunia. Perkembangan jangka panjang Indonesia dan kualitas hidup sangat tergantung pada sumber daya manusia-nya. Selain melalui infrastruktur, dengan investasi pada human capital, termasuk dalam bidang pendidikan, akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan Indonesia.

Meskipun ekonomi Indonesia dalam keadaan kuat, kualitas SDM Indonesia masih belum menggembirakan. Kondisi ini tergambar dari Human capital Index (HCI) Indonesia yang diukur oleh Bank Dunia, dengan skor 0,53 dari skala 0 sampai 1.

"Rata-rata nilai Indonesia di atas negara berpendapatan menengah ke bawah, kecuali untuk nilai anak di bawah 5 tahun yang tidak terkena stunting, nilai Indonesia di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah ke bawah dengan score 0.753," seperti dikutip dalam siaran pers tersebut.

Tantangan lain adalah meskipun Indonesia merupakan negara keempat dari jumlah tenaga kerja, keterampilannya masih minim. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja dengan minim ketrampilan sebesar 60,24 persen dari total pekerja. Pekerja terampil dengan lulusan sarjana hanya sebesar 11.65 juta pekerja.

Adapun, beberapa strategi dijalankan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas human capital antara lain dengan meneruskan reformasi untuk mempromosikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Pada APBN 2019, program yang dijalankan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proteksi sosial, infrastruktur dan desentralisasi fiskal.

Program yang dijalankan antara lain dengan mengalokasikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan, perluasan bantuan program pendidikan antara lain dengan Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa Bidik Misi dan bantuan untuk universitas. Program lain yang dijalankan adalah peningkatan sistem pendidikan dan pembelajaran siswa dengan kerja sama bersama Pemerintah Daerah.

Selain itu, adapula peningkatan akses pendidikan melalui reformasi pendidikan selama 15 tahun, peningkatan kualitas pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah khususnya dalam memonitor kualitas pendidikan, dukungan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemberian beasiswa antara lain melalui LPDP, peningkatan kualitas guru, perbaikan rasio jumlah murid dan guru.

Baca berita lain soal Sri Mulyani di Tempo.co