TEMPO.CO, Jakarta - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menawarkan sejumlah program bidang infrastruktur jika terpilih pada Pemilu Presiden 2019. Program-program tersebut tercantum dalam dokumen visi misi yang telah diserahkan kedua pasangan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Agustus 2018.

Baca: Visi Misi Prabowo - Sandiaga: Tak Alergi soal Utang Pemerintah

Dalam dokumen visi misinya yang berisi 38 halaman itu, pasangan calon presiden dengan nomor urut 1 Jokowi - Ma'ruf Amin menawarkan 4 program infrastruktur utama. Keempat program itu meliputi:

1. Percepatan pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan perbaikan sanitasi untuk setiap rumah tangga.

Saat ini, Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebenarnya punya program 100-0-100. Melalui program ini, Jokowi menargetkan 100 persen akses ketersediaan air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 akses sanitasi bisa tercapai di 2019.

2. Integrasi pembangunan infrastruktur dengan pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dan Kawasan Industri.

Dalam empat tahun terakhir, Jokowi sudah menetapkan 11 KEK, yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.

3. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan pembiayaan yang melibatkan Swasta, BUMN maupun BUMD.

Dalam masa pemerintahannya, Jokowi menggenjot pola KPBU (Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha) untuk membangun infrastruktur. Ada sejumlah instrumen yang diterbitkan seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment (AP). Hasilnya, beberapa proyek infrastruktur bisa dimulai dengan pola pembiayaan ini seperti proyek Instalasi limbah Pulau Batam, Tol Serang – Panimbang dan Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II.

4. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang.

Meski mengusung misi poros maritim, tak semua program terealisasi sesuai target. Untuk pembangunan pelabuhan misalnya, pada April 2018, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menemukan adanya 33 proyek pelabuhan yang mangkrak. Hingga September 2018 pun, besaran anggaran untuk penyelesaian 33 proyek ini juga belum bisa dipastikan.

<!--more-->

Sementara itu, pasangan calon presiden dengan nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno dalam 16 halaman dokumen visi misinya menawarkan 4 program utama infrastruktur/ Keempat program itu adalah:

1. Mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal.

Dikutip dari laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan atau PPDPP, Kementerian PUPR, angka backlog kepemilikan rumah saat ini masih mencapai 11,4 juta. Angka backlog atau kekurangan jumlah terbesar terjadi di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Di sisi lain, Program Satu Juta Rumah untuk mengatasi backlog ini baru mencapai sekitar 58 persen dengan total pembangunan sebanyak 582.638 unit rumah, per Agustus 2018.

Warga mendaftarkan diri untuk dapat memilih unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018. Rumah tapak DP 0 tersebut dibangun oleh perusahaan swasta yaitu PT Nusa Kirana. TEMPO/Tony Hartawan

2. Menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama untuk meringankan beban hidup masyarakat dalam hal kebutuhan tempat tinggal.

PBB sesungguhnya merupakan pungutan pajak atas kepemilikan seorang warga negara atas tanah dan bangunan. Jika PBB dihapuskan, maka negara berpotensi untuk kehilangan penerimaan hingga Rp 16,.8 triliun (penerimaan PBB tahun 2017). Tapi, total penerimaan PBB ini hanya mencapai 1,2 persen saja dari total realisasi penerimaan sektor perpajakan tahun 2017 yang sebesar Rp 1.339,8 triliun.

3. Memperbaiki perencanaan dan efisiensi pembangunan

Bagi pasangan Prabowo-Sandiaga, tingkat inefisiensi pembangunan di Indonesia harusnya berada di angka 2 persen, bukan seperti saat ini yang mencapai 6 persen. Angka itu dihitung berdasarkan rasio penambahan modal dengan penambahan pengeluaran atau ICOR (Incremintal, Capital, Output, Ratio). Semakin kecil angka ICOR, maka semakin efisien proses pembangunan dilakukan.

4. Pembenahan infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.

Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam rilis tahun 2017, menyatakan masih rantai distribusi produk pertanian yang panjang masih terjadi di sejumlah daerah. Seperti produk beras, rantai distribusi terpanjang terjadi di Maluku Utara, lalu cabai merah di Sulawesi Tengah, bawang merah di Jawa Tengah, daging sapi di DKI Jakarta, dan daging ayam ras di Maluku.

Baca: Perbandingan Visi Misi Jokowi Vs Prabowo soal Nasib Petani

Sandiaga sebelumnya mengatakan dirinya berhasil mengendalikan harga pangan saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan memastikan rantai distribusi sedergana dan terbuka. "Saya mengatasi lonjakan harga pangan di Jakarta lewat inisiatif harga Kegerus (Keroyok, Gerilya, Urus)" kata Sandiaga Uno di Jakarta, Ahad, 9 September 2018.

YOHANES PASKALIS PAE DALE | BISNIS

Simak berita menarik lainnya terkait visi misi calon presiden dan wakil presiden hanya di Tempo.co.